18 Perkara Di BPSK Saat Ini Masih Mangkrak Alias Jalan Ditempat

Bogor Times,Kota Bogor-Pasca resmi dilantik,anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor berjanji akan melakukan pendataan terhadap 18 perkara yang saat ini,masih mangkrak alias masih jalan ditempat.

Hal itu pun diungkapkan oleh anggota Majelis BPSK Kota Hujan,Oktrivian.Kepada Bogor Times Oktri sapaan akrabnya mengatakan,pelantikan kepengurusan anggota BPSK periode 2021-2026,dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawabarat UU Ruzhanul Ulum di Gedung Sate,Kota Bandung pada Kamis (25/2/2021) lalu.

Adapun jumlah anggota yang dilantik ada sebanyak sembilan orang. 1 diantaranya dilantik oleh Wagub Jabar dan delapan orang lainnya dilantik di Gedung DPRD Kota Bogor.

Badan yang bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen ini pun mempercayakan tampuk kepemimpinannya kepada Boris Darusman.

Boris merupakan,adalah sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Kota Bogor.

Usai dilantik,pada hari Rabu 03 Maret 2021,anggota BPSK ini pun langsung membahas beberapa program kerja.

Selain akan melakukan pendataan terhadap 18 perkara,BPSK juga akan melakukan penyempurnaan terhadap Surat Keputusan (SK) ketua BPSK yang sudah 20 tahun belum pernah ada perbaikan.

Surat itu kata Oktrivian akan membuat BPSK menjadi lebih kuat dalam menunjang putusan,pelengkap hukum acara.

‘‘Yang mengeluarkan SK ketua BPSK adalah Menteri Perdangan dan yang akan memperbaikinya adalah majelis bersama ketua BPSK. Dan hukum acara ini diatur oleh Kementrian Perdagangan dalam Surat Keputusan Kementrian Perindustrian Dan Perdagangan No 350 Tahun 2001,’’katanya.

“Dan perkara ini masih mangkrak karena ada hal-hal secara hukum yang membatasi kewenangan BPSK sehingga tidak ada legal standingnya.Karena BPSK pada saat itu juga belum dilantik.Dan pada hari Jumat 12 Maret 2021 adalah sidang pertama,”jelas Oktrivian.


Oktrivian memaparkan,Pemerintah Provinsi Jawabarat juga memberikan dana operasional kepada BPSK Kota Bogor sebesar Rp610 juta.

Anggaran itu kata dia,juga akan dipergunakan untuk belanja pegawai,diantaranya membiayai honor dan saksi ahli, juga membiayai narasumber.

Selain itu,anggaran juga akan dipergunakan untuk belanja barang dan jasa.Seperti pembelian alat tulis kantor (ATK) dan pembiayaan perjalanan dinas.

‘‘Juga ada pembiayaan tagihan listrik,wifi,telephone ditambah lagi biaya pemanggilan,biaya pembuatan banner dan spanduk,’’tambah lelaki yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.

Lebih lanjut Oktrivian mengatakan,beberapa perkara yang masih mangkrak dan belum dapat diselesaikan pada akhir tahun diantaranya adalah perkara pembelian perumahan dan penarikan unit kendaraan oleh debt collector.

‘‘Jadi,pada saat konsumen sudah membayar lunas rumah yang akan dibeli ternyata rumah itu masih belum siap dihuni. Ada juga yang uangnya sudah masuk ditambah biaya pembayaran cicilan dan juga sesuai dengan jadwal tapi rumahnya baru hanya 30 persen.Dan masih banyak perkara lainnya,”beber Oktrivian.

Lantaran tidak dapat membayar cicilan kendaraan yang berujung pada penarikan unit juga menimbulkan sengketa diantara kedua belah pihak.

Sekedar untuk diketahui susunan kepengurusan BPSK Kota Bogor kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Ketua BPSK : Boris Darusman

Wakil : Zulfikar

Kepala Sekretariat : Maman Sudarman

Unsur Pemerintah : Mangahit Sinaga, Iwan Hermawan

Unsur Pelaku Usaha : Anto Aprianto, Budisetianingsih

Unsur Konsumen : Marusaha Dolok Saribu,Lusiana

Instagram : febridanielmanalu

Redaktur Febri Daniel Manalu

Bagikan:

Tinggalkan Balasan