Wow! Data Warga Belajar Dimanipulasi?

Bogor Times, Kabupaten- Dugaan adanya manipulasi jumlah warga belajar menjadi sorotan publik. Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) dinilai tak jujur dalam memberi keterangan informasi.

Penjelasan Ketua Forum PKBM Kabupaten Bogor, Budiantoro mengutip Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah menerima laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait adanya dugaan jumlah mark up warga belajar (WB) di beberapa PKBM yang ada di Kabupaten Bogor.

“Ada LSM yang terkait dengan jumlah WB, dan saat ini Dinas pendidikan sedang melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) terkait laporan ini,” ujar nya pada Jumat(3/7/2020).

Baca Juga:  PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DI TENGAH PERANG MELAWAN CORONa

Budiantoro menjelaskan, jika ada satu PKBM yang memilki jumlah siswa lebih dari 300 yang sangat memungkinkan, karena PKBM menampung warga yang tidak tercakup oleh pendidikan formal.

“Bisa saja jika WB di salah satu PKBM lebih dari segitu, karena memang warga negara yang tidak bersekolah di lembaga formal,” ungkapnya.

Terkait aturan, hubungan dan jumlah WB, lanjut Budi, bisa dilihat atau ditanyakan langsung ke dinas pendidikan. Selain itu keabsahan WB tidak harus dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga, yang pasti bisa dilihat dari ijazah yang diperoleh.

Baca Juga:  Massa Audiensi Bela Madrasah

“Tidak harus dibuktikan dengan KTP atau KK tetapi bisa dilihat dari ijasah akhir WB tersebut,” paparnya.

Beberapa PKBM sebagai enggan dimitai komentar terkait jumlah WB, seperti yang terjadi di PKBM Prima Lestari, Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung, tempat belajar warga digembok dan kosong tersebut.

Bahkan Ketua PKBM Prima Lestari, Dedi, enggan memberikan jawaban yang dihubungi lewat pesan singkat Whats aap (WA) dan sambungan telpon selulernya.

Hal itu mendapat reaksi dari Komunitas Pepeling. Lewat Ketua Bidang Pendidikan, Sofwan, dalam perannya, meminta Bantuan PKBM ini bisa memberikan informasi, dan bisa bertindak terbuka.

Baca Juga:  Pasrah,11 Januari 2021Kota Bogor Mulai Belajar Tatap Muka

“Seharusnya Pengelola PKBM dapat memberikan informasi terkait lembaga pendidikan yang dikelolanya, jika dianggap tertutup malah akan menimbulkan spekulasi yang dibahas,” pungkas nya.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan