Kejari Kota Bogor Terus Didesak Untuk Membuka Nilai Jumlah Korupsi Dana Bos Rp 17.2 Milyar.

Bogor Times, Kota Bogor-Desakan agar Kejaksaaan Negeri ( Kejari ) Kota Bogor membuka rincian jumlah kerugian negara pada kasus Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) kurun waktu 2017-2019, juga ikut disuarakan Mahasiswa Pakuan.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di Tugu Kujang pada Kamis ( 24-09-2020 ), sekumpulan mahasiswa ini juga mendesak agar kejaksaaan turut mengungkap aktor utama dibalik penyelewengan Dana Bos yang berdampak pada kerugian negara, sebesar Rp 17.2 Milyar.

Salah satu peserta aksi demo Zayyanul Iman Fadhilla juga turut mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada kejari. Pasalnya, hingga saat ini, kata dia, Adhyaksa, juga belum mau memaparkan jumlah rincian korupsi yang telah membuat rugi negara.

Meskipun desakan sudah datang dari berbagai pihak, namun tetap saja hingga kini jaksa, belum juga mau menjelaskannya. Padahal seharusnya, agar masyarakat tidak lagi bertanya-tanya, semestinya kejari sudah angkat bicara.

“Katanya kerugian negara adalah sebesar Rp 17.2 Milyar. Apakah angka itu benar?. Kalau memang benar ya seharusnya juga dijelaskan rinciannya secara transparan. Jangan juga para penegak hukum seperti bayangan yang tidak bisa berbuat banyak,”kata Zayyanul saat diwawancarai di Tugu Kujang.

“Kami juga meminta agar kejari tidak juga tebang pilih. Seharusnya jangan hanya kepada enam tersangka ini saja para jaksa melakukan eksekusi. Para penegak hukum juga harus berani mengambil sampai akar-akarnya,”pinta mahasiswa hukum ini.

Dia juga, mengancam, jika saja, kejaksaan masih juga dinilai lamban menangani perkara ini, maka dia dan kawan-kawannya berjanji akan melaporkan penyidik kejari kepada ombusman. Selain melaporkan kesana, mahasiswa juga akan melaporkan para penyidik ke Badan Pengawas Kejagung.

“Dan selanjutnya ditembuskan juga kepada presiden. Oleh karena itu, kami memberikan batas waktu selama tiga hari kepada kejaksaan untuk menjelaskan rincian yang katanya telah membuat negara merugi sampai Rp 17.2 Milyar,”tambah Zayyanul.

Dalam tiga hari, mahasiswa juga meminta kejaksaan juga sudah harus mengungkap aktor utama dibalik penyelewengan Dana Bos. Jika dia, dan kawan-kawannya masih juga belum mendapatkan jawaban maka mahasiswa mengancam akan melaksanakan aksi demo di Kejagung.

Tak hanya di kejagung, agar kasus ini juga menemukan titik terang mahasiswa juga akan melaksanakan aksi demo di istana presiden.

Sebelumnya Forum Peduli Pendidikan Kota Bogor (FPPKB) Wilson Pane juga turut meminta kejari untuk bersikap transparan membuka uraian ( rincian, red ) kerugian negara yang disebut-sebut mencapai Rp 17.2 Milyar.

Selain itu, Kejaksaan Negeri Kota Bogor juga dinilai “mengingkari” Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati pada 2018 lalu. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Kejari Kota Bogor dan Dinas Pendidikan Kota Bogor juga dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) turut menghasilkan lima keputusan.

Dalam kesempatan itu, Wilson pun mempertanyakan langkah kejari dalam memberikan pendampingan terhadap program jaksa sahabat guru (JSG). Wilson lagi-lagi meminta tranparansi rincian kerugian negara pada kasus Dana Bos yang menelan anggaran sebesar Rp 17.2 M.

“Sebab menurut hitungan kami tidak sampai sebesar itu. Berdasarkan hitungan kami kerugian negara hanya pada angka Rp 4.8 Milyar.Dan MoU yang disepakati mulai berlaku pada 23 Oktober 2018 hingga 23 Oktober 2020. Artinya jika MoU itu masih berlaku seharusnya kejari lebih pada preventif bukan langsung melakukan penetapan tersangka,”keluh Wilson.

Menanggapi hal itu, Kasi intel, Cakra Yudha menjelaskan, kasus penyelewengan dana BOS anggaran 2017-2019 sebelumnya sudah diaudit oleh Inspektorat namun hingga saat waktu yang telah ditentukan belum juga menemukan hasil.

Itulah penyebab penyidik Kejari Kota Bogor melakukan penyelidikan (lidik) dan penyidikan (sidik). Namun, saat diminta untuk menjelaskan perolehan angka Rp 17.2 Milyar Cakra mengaku tidak memiliki kemampuan untuk menghitungnya.

“Saya jika disuruh menjelaskan transparansi kerugian negara saya bukan ahlinya. Dan ahlinya akan menjelaskan pada saat persidangan. Banyak pertanyaan beredar. Ada ngga MoU pada 2020 tentang jaksa sahabat guru (JSG)
Jawaban nya ada dari 23 Oktober 2018-2020. Yang ditanda tangani Kajari atas nama Yudi Indra,”terang Cakra.

Cakra lagi-lagi mengatakan, jika dirinya diminta untuk menjelaskan dari mana asal muasal angka Rp 17.2 Milyar menurutnya rumusnya akan panjang sekali. Dan itu, kata Cakra, juga jadi pertanyaan banyak orang. Dia pun, memastikan bahwa semuanya akan menemukan titik terang. Sebab, nantinya Penuntut umum pasti akan memeriksa saksi utamanya lalu ahli.

Redaktur : Febri Daniel Manalu

Bagikan:

Tinggalkan Balasan