Mahasiswa Pertanyakan Aliran Dana Hibah Dari Kemenparekraf Sebesar Rp 73 Milyar Itu Tuh Kemana Diberikan?

Bogor Times,Kota Bogor-Dana hibah yang digelontorkan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk para pelaku usaha hotel dan restoran di Kota Bogor hingga kini,diduga penyalurannya masih belum jelas.

Selain itu,dana hibah yang berasal dari APBN yang nilainya mencapai Rp73 milyar ini juga baru terserap 40 persen.

Pasalnya,ketika transparansi anggaran dana hibah itu diminta oleh para pengunjuk rasa,kepala dinas(Kadis) Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud ),Atep Budiman hingga saat ini juga tak kunjung mau memberikannya.

Atas dasar itulah Organisasi Kepemudaan Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan (OKP) Garuda KPP-RI cabang Kota Bogor,pada Senin(11/12/2021) lalu,menyatroni kantor Disparbud.

Organisasi Kepemudaan Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan (OKP) Garuda KPP-RI cabang Kota Bogor

Awalnya para mahasiswa ini ingin melaksanakan aksi demo.

Namun,aksi yang dimotori Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama itu justru malah dimediasi di kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol).

Penasehat Garuda KPP-RI Ahmad Horu mengatakan,berdasarkan diskusi yang sudah dia lakukan bersama teman-temannya yang saat itu juga dihadiri Kadis (Disparbud ),pun berakhir dengan tanda tanya.

Pasalnya,anggaran yang saat ini masih dikelola Disparbud ini,hingga kini belum terserap dengan maksimal.Hal itu lantaran,serapan dana hibah ini baru sekitar 40 persen.

Dalam kesempatan itu,kadis juga kata dia,tidak memaparkan alasannya secara rinci mengapa dana hibah ini tidak dapat diserap dengan maksimal.

Ahmad pun mengaku bingung atas pencapaian serapan anggaran yang dinilainya masih rendah.

Dia,juga turut mempertanyakan hal ini kepada Walikota Bogor Bima Arya.

Organisasi Kepemudaan Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan (OKP) Garuda KPP-RI cabang Kota Bogor

‘‘Semestinya, jika walikota tidak mengetahui pengalokasian anggaran yang dimintanya akan ditujukan kemana,seharusnya walikota juga tidak buru-buru meminta anggaran itu kepada pemerintah pusat.Hal itu, karena jumlah anggaran ini nilainya sangat fantastis,’’kata Ahmad.

Lantaran jumlah anggaran ini besar,seharusnya sebelum mengajukannya,Pemda Kota Bogor juga sudah mempunyai kalkulasi.

‘‘Kami hanya ingin mempertanyakan keberadaan uang sebesar Rp73 Milyar yang diusulkan pemkot kepada kementrian.Kemana uang itu sekarang,’’tanya Ahmad kepada Walikota Bogor pada Rabu 27 Januari 2021.

‘‘Jika dana hibah ini diusulkan berarti juga sudah harus tahu kemana penyalurannya.Sehingga ini tidak terlihat ganjil.Atau jangan-jangan juga sudah terjadi sesuatu,’’ungkap Ahmad dengan sedikit nada curiga.

Kata dia,jika memang anggaran itu tidak dapat diserap dengan maksimal dia pun menyayangkan langkah walikota.

Semestinya,sebelum Bima meminta uang itu kepada pemerintah pusat,politisi PAN ini pun diminta agar lebih dulu melakukan koordinasi,dengan Disparbud.

Sehingga dengan begitu,alokasi anggaran itu pun dapat terserap dengan baik.

‘‘Kami juga ingin mengawasi agar penyampaian dana hibah juga diharapkan sesuai dengan petunjuk  pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) kementrian pariwisata No KM 704pl0702mk/2020 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif No KM 694pl.07.02/m/k/2020 tentang petunjuk teknis hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2020,’’sambung Ahmad.

Ahmad mengatakan,selain Kota Bogor,tiga kota lainnya di Jawabarat juga turut mendapatkan dana hibah tersebut.

Berdasarkan apa yang disampaikan kadis kepada mahasiswa, penyerapan anggaran awalnya sudah mencapai 80 persen.

‘‘Namun berdasarkan syarat dan prasyarat yang dilihat dari kepemilikan perijinan dan juga pembayaran pajak,baru hanya 40 persen lah yang memenuhi persyaratan.Penggunaan dana hibah itu diperuntukkan untuk hotel dan restoran,’’tambah Ahmad.

Dalam kesempatan itu,mahasiswa juga mengaku kecewa,lantaran jumlah besaran dana hibah yang didapatkan oleh masing-masing hotel dan restoran juga tidak dapat dipaparkan oleh Kadis Disparbud.

‘‘Alasan kadis tidak mau memaparkan karena takut menyalahi aturan.Padahal berdasarkan UU Keterbukaan Publik No 14 Tahun 2008 semestinya hal itu bisa langsung diungkapkan tanpa harus berkrim surat,’’jelas Ahmad.

Wartawan Bogor Times Febri Daniel Manalu Instagram : febridanielmanalu

Ahmad pun berjanji,akan mengawal proses penyaluran dana hibah ini agar tepat pada sasaran.Jika dirinya menemukan ada pelanggaran hukum,dia pun berjanji akan melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib.

Hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud ),Atep Budiman belum bisa dihubungi.Ketika wartawan Bogor Times mengirimkan pesan Wa kadis pun enggan membalas.

Pada saat menyampaikan kritik kepada Kadis Disparbud,Penasehat Garuda KPP-RI Ahmad Horu juga didampingi ketuanya bernama Baihaki dan sekretarisnya bernama Ihsanudin.

Instagram : febridanielmanalu

Redaktur : Febri Daniel Manalu

Bagikan:

Tinggalkan Balasan