Anggota DPRD Kota Bogor Panggil Walikota

Bogor Times,Kota Bogor-Tak hanya Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi yang mendukung pemerintah untuk mengambil alih hak pengelolaan atas Pasar Teknik Umum (TU).

Kali ini dukungan pun datang dari Anggota DPRD Kota Bogor Muaz HD.Kepada wartawan media ini, Muaz juga turut memberikan dukungannya kepada pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Pasar TU dari tangan PT Galvindo Ampuh.

Hal itu diungkapkan Muaz kepada wartawan Bogor Times usai melaksanakan rapat antar komisi di Gedung DPRD Kota Bogor pada Selasa(6/4/2021) kemarin.

Kepada media ini Muaz mengatakan,jika Pemerintah (Pemkot) Kota Bogor sudah memenangkan putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kedua

maka kata Muaz Pemkot Bogor juga harus segera mengambil alih hak pengelolaan atas Pasar Teknik Umum.

Dan apabila Pemerintah Kota,sudah mengambil alih pengelolaan pasar,maka selanjutnya pasar bisa diserahkan kepada Perumda Pasar Pakuan Jaya.

Pemerintah juga tidak boleh lupa untuk memberikan biaya Penyertaan Modal Pemerintah(PMP).

Muaz mengungkapkan,jika masyarakat ada yang mengatakan,bahwa Pemkot Bogor termasuk lamban dalam mengambil hak pengelolaan Pasar Teknik Umum,menurut Muaz Pemkot hanya masih ragu saja.Hal itu lantaran masih adanya proses hukum di tingkat kasasi.

Ketika pewarta menanyakan apakah lantaran adanya permainan atau adanya mantan pejabat yang ikut bermain sehingga pasar itu susah untuk dieksekusi,Muaz mengaku belum mengetahui perihal tersebut.

Muaz juga berjanji akan menanyakan hal ini kepada walikota Bogor.Kata politisi PKS itu dia akan menanyakan kepada walikota mengapa masih ada keraguan untuk mengeksekusi pasar tersebut.

“Menurut hemat saya mungkin karena belum ada penyerahan dari pengadilan kepada Pemerintah Kota Bogor sehingga mungkin itu yang menjadi penyebab pasar tersebut susah dieksekusi,”kata Muaz.

Muaz juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama anggota komisi 2 lainnya akan membahas permasalahan ini di komisi 2. Setelah itu,dia juga akan meminta komisi II untuk memanggil walikota dua periode itu.

“Ya nanti saya akan meminta teman-teman pimpinan komisi untuk mendapatkan kejelasan melalui rapat dengar pendapat (RDP).Rencananya akan dilaksanakan minggu depan,”janji Muaz.

Dalam kesempatan itu,Muaz juga menanggapi hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Menurut Muaz,jika hasil audit BPKP terbukti bahwa Pemkot Bogor diduga mengalami kerugian hingga Rp150 miliar.

Maka Muaz meminta agar Pemkot Bogor juga melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum (APH). Jika tak ingin tersandung kasus hukum PT Galvindo Ampuh juga bisa mengembalikan nilai kerugian itu kepada Pemda Kota Bogor.

“Itu harus diproses hukum itu harus ditagih dan Pemerintah Kota Bogor juga harus melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum,”pinta Muaz kepada Walikota Bogor

Editor : Febri Daniel Manalu

Bagikan:

Tinggalkan Balasan