Anggota DPRD Sesalkan Langkah Pemerintah Pusat Dan DPR-RI Jika RUU Cipta Kerja Disahkan.

- Senin, 5 Oktober 2020 | 19:11 WIB





Bogor Times,Kota Bogor-Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang bakal disahkan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020) hari ini, juga turut menuai kritik dari Ketua Fraksi Demokrat Kota Bogor R Dodi Setiawan.





Tak hanya Dodi yang turut kecewa. Ketua DPC serikat pekerja nasional (SPN) Kota Bogor juga ikut geram jika RUU ini disahkan. Merasa haknya dirampas, ribuan buruh dari berbagai daerah pun akan menggelar aksi demo pada esok Selasa (06-10-2020).





"Kenapa sih RUU ini harus disahkan. Mengapa mereka (pemerintah dan dpr) mau mensahkan RUU ini. Apakah mereka, tidak merasakan perasaaan banyak buruh yang tersakiti ketika RUU ini disahkan menjadi UU,"ujar Dodi sembari terisak tangis saat dirinya diwawancarai Bogor Times melalui sambungan telephone pada Senin (05-10-2020).





Dodi yang juga adalah Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, juga mempertanyakan alasan mengapa pemerintah memberikan kemudahan, perijinan bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Jika point-point ini disahkan pada RUU, Dodi pun mengaku miris dan bingung dengan keadaan bangsa ini.





"Apalagi dengan adanya aturan seperti jam lembur diperpanjang. Dan juga penghapusan upah minimum. Pastinya hal ini akan membuat para pekerja akan semakin sengsara dan tertindas. Cobalah para wakil rakyat yang ada di Senayan untuk mau mempertimbangkan kembali. Mengapa pemerintah dan dpr ngotot agar RUU ini disahkan. Apakah RUU ini adalah titipan pengusaha,"tanya Dodi.





Kata Dodi presiden dan dpr yang adalah dipilih rakyat dan seharusnya juga memikirkan kepentingan rakyat. Karena itulah, DPP Partai Demokrat, juga sudah menyatakan sikap atas ketidakberpihakan pemerintah ini terhadap rakyatnya. Hanya Fraksi Demokrat dan PKSlah yang berani menolak RUU agar tidak disahkan menjadi UU.





-
Ketua DPC SPN Kota Bogor




Sementara itu, Ketua DPC SPN Kota Bogor, Budi Mudrika juga turut menyayangkan langkah pemerintah dan dpr yang terkesan buru-buru untuk mengesahkan RUU ini. Berdasarkan instruksi dari konfederasi serikat nasional maka ratusan buruh pun akan menggelar unjuk rasa (Unras) diseputar Jalan Keradenan Kedung Halang. Aksi ini merupakan sebagai bentuk protes kepada pemerintah.





"Para buruh yang demo berasal dari PT Unitex, PT Coats Rejo Indonesia, PT Citra Abadi Sejati dan PT Akur Pratama Grup. Demo akan dilaksanakan mulai pukul 08:00. Adapun jumlah buruh yang akan menggelar aksi demo diperkirakan ada sebanyak 100 orang. Jika nanti itu disahkan (RUU, red) jelas ini sangat mengkebiri hak para buruh,"kata Budi.

Halaman:

Editor: Febri Daniel Manalu

Rekomendasi

Terkini

Gandeng Pemuda, PMII INAIS Gelar Pesantren Kilat

Minggu, 31 Maret 2024 | 16:13 WIB

Gaspool, Jaro Ade Siapkan Tim Sukses

Sabtu, 30 Maret 2024 | 06:00 WIB

Terpopuler

X