Anggota Komisi IV DPRD Dorong Pemkot Bogor Cabut Izin Apartemen Bogor Valley

Bogor Times,Kota Bogor-Aksi skandal prostitusi yang diduga dilakukan di apartemen Bogor Valley juga turut dikecam oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti.

Lantaran aksi skandal prostitusi itu diduga sudah sering terjadi,Endah pun akhirnya meradang sehingga hal itu berbuntut pada rekomendasi dan pemberian sanksi pencabutan izin operasional apartemen Bogor Valley kepada Pemerintah (Pemkot) Kota Bogor.

Endah pun menuding bahwa Pemkot Bogor,juga tidak serius menangani skandal prostitusi yang terjadi di wilayahnya.

Kepada wartawan Bogor Times Endah mengatakan,sesuai aturan yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda nomor 1 tahun 2021) tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam pasal 19 disebutkan,setiap orang maupun badan dilarang menjadi penyedia seks komersial,baik itu di jalan maupun di fasilitas umum (Fasum)

Begitu juga pada poin e,juga ada larangan untuk tidak memfasilitasi, menyuruh,membujuk, ataupun juga memaksa orang agar menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK).

Pada poin berikutnya juga ada penjelasan larangan kepada pemilik rumah atau penyewa,baik asrama maupun rumah kos, warung, rumah makan,hotel,losmen termasuk apartemen.Juga dilarang membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.

Dan jika itu ternyata terbukti masih dilakukan,maka Pemkot Bogor dapat memberikan sanksi administrasi baik secara lisan maupun secara tertulis.

Juga bisa dilakukan penahanan kartu identitas,pengumuman di media massa,penghentian kegiatan atau juga bisa dilakukan penyegelan, dan penghentian tempat kegiatan,ijin dan lain-lain.

Ketika wartawan media ini menanyakan apakah pengelola apartemen Bogor Valley saat ini diduga sudah terbukti memfasilitasi kegiatan prostitusi.

Menjawab pertanyaan wartawan,anggota komisi IV ini mengatakan,belum mau memberikan komentar terlalu jauh.Lantaran dirinya juga mengaku masih belum memiliki bukti-bukti yang lengkap.

Ketika wartawan menanyakan mengapa Pemerintah Kota Bogor seolah lamban dalam menangani skandal prostitusi online yang terjadi di wilayah Kota Hujan.

Endah menjelaskan,alasan pemkot,belum mau menanggapi kasus itu secara serius lantaran pemkot juga saat ini masih fokus menangani covid19.

Meski pada tahun lalu anggota DPRD ini juga mengaku sudah melayangkan kritik terkait skandal prostitusi itu kepada Pemkot Bogor. Namun apa yang disampaikan Endah kepada pemkot hingga kini seperti belum juga membuahkan hasil.

Hal itu lantaran kritik yang dilayangkan oleh Endah hingga kini seperti tidak didengar oleh pemerintah.

Ketika wartawan Bogor Times menanyakan, sebenarnya apakah anggota DPRD masih dihargai oleh Pemerintah Kota Bogor.

Menjawab pertanyaan wartawan, Endah mengaku hanya bisa menyuarakan dan terus akan menyuarakan apa yang menjadi tugasnya. Meski suara dia dan anggota legislatif lainnya terkadang tidak didengar Endah hanya mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat dia tidak boleh pundungan.

“Namun hal ini akan menjadi catatan dan akan menjadi rekomendasi kami dalam Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bahwa pemerintah dalam menangani kegiatan prostitusi di wilayahnya masih harus ditingkatkan lagi,”kata Endah saat ditemui di ruangan Fraksi PKS pada Selasa (20/4/2021).

Menurut pengakuan Satpol PP Kota Bogor kepada anggota dewan,Satpol PP juga mengaku tidak memahami bunyi peraturan yang tertuang dalam perda Nomor 1 Tahun 2021.Namun terkait hal ini Endah tidak mau menjelaskan secara lebih rinci. Endah justru meminta agar wartawan menanyakan hal itu kepada Kabid Pol PP.

“Kata Satpol PP Kota Bogor saat ini mereka tidak dapat melanjutkan skandal prostitusi online yang saat ini sudah ditangani oleh Polisi.Alasan mereka karena kasus itu sudah ditangani oleh Polisi.Saya pun akan meminta komisi 1 di Fraksi PKS untuk panggil Satpol PP untuk menyarankan agar apartemen Bogor Valley disegel,”janji Endah.

Namun Endah mengaku dia belum memberitahukan rekomendasi pencabutan izin apartemen Bogor Valley ini kepada Walikota Bogor dan Kasatpol PP Kota Bogor.

Sekedar untuk diketahui rekomendasi pencabutan izin apartemen Bogor Valley itu disuarakan oleh Endah atas inisiatifnya sendiri.Hal itu lantaran dirinya mengaku geram dan juga mengecam aksi prostitusi yang diduga dilakukan di apartemen Bogor Valley.

Menanggapi rekomendasi pencabutan izin apartemen Bogor Valley Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim saat ditemui di Korem 061 Suryakancana pada Rabu (21/4/2021) pun enggan menjawab pertanyaan wartawan.Dia hanya menjawab tidak tahu dan meminta wartawan media ini menanyakannya kepada Kasatpol PP Kota Bogor.

Wakil Walikota Bogor justru buru-buru masuk ke dalam mobil dan memilih kabur meninggalkan wartawan.

Seperti diberitakan sebelumnya penyidik anggota satuan Reskrim Polresta Bogor Kota mengamankan dua pelaku perdagangan orang yang diduga dilakukan di Apartemen Bogor Valley pada Jumat (9/4/2021) lalu.

Dalam kesempatan itu polisi tak hanya mengamankan dua pelaku tindak pidana.Namun polisi juga turut mengamankan tiga penjaja seks yang masih dibawah umur.

Tersangka perdagangan orang yang diamankan di Apartemen Bogor Valley itu,pun dibekuk pada saat usai melayani pria hidung belang.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Dhony Erwanto mengatakan, dua pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dibekuk satu diantaranya adalah sebagai mucikari. Sedangkan satu pelaku lagi adalah penyedia jasa tempat prostitusi inisial FA(20).

“Para pelaku tindak pidana perdagangan orang ini menawarkan jasa prostitusinya melalui media sosial Facebook. Dan selanjutnya mereka pun bertukar nomor untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut di aplikasi WhatsApp.Pelaku diamankan pada saat petugas melakukan pemeriksaan di kamar 1206. Dan setelah itu polisi pun kemudian melakukan pengembangan untuk mengamankan 2 tersangkanya lagi,”ujar kasat pada saat melakukan konferensi pers di Pusdiksi Air Mancur Senin (12/4/2021).

“Korban mau melayani para pria hidung belang karena dijanjikan uang. Adapun uang yang dihasilkan dari hasil prostitusi adalah sebesar Rp700.000 ribu. Dengan pembagian Rp500.000 ribu untuk korban berikut bayar tempat sedangkan sisanya Rp 200.000 ribu adalah untuk pelaku,” tambah kasat.

Kasat mengatakan saat ini polisi juga sedang memeriksa pengelola Apartemen Bogor Valley.Dan apabila anggota satuan Reskrim Polresta Bogor Kota menemukan adanya keterlibatan pengelola mau pun ikut serta dalam skandal prostitusi itu, maka pengelola pun akan dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaku saat ini dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Editor : Febri Daniel Manalu



Bagikan:

One thought on “Anggota Komisi IV DPRD Dorong Pemkot Bogor Cabut Izin Apartemen Bogor Valley

  • 22 April 2021 pada 18:15
    Permalink

    Nice info..

    Balas

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: