Bogor Times, Kota- Terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos agar lebih tepat sasaran Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto memberikan beberapa usulan kepada pemerintah pusat melalui Komisi VIII DPR RI.
Usulan berjumlah tiga
poin itu diutarakan
saat menerima kunjungan spesifik Anggota Komisi VIII DPR RI untuk evaluasi
bansos Covid-19 di Balai Kota Bogor, Selasa.
Kunjungan spesifik tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Moekhlas Sidik dari Fraksi Partai Gerindra. Rombongan Anggota Komisi VIII DPR RI diterima oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Dedie A Rachim, Asisten Daerah Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Irwan Riyanto, dan Kepala Dinas Sosial Anggraeny Iswara.
Ketiga usulan Bima Arya,yakni mengusulkan agar ada penguatan dan penyamaan kriteria warga penerima bantuan sosial, sumber bantuan disederhanakan, dan datanya harus lebih transparan. "Harus benar-benar akurat mengenai kriteria penerima bantuan ini jelas menjadi kunci dari penyaluran bansos," pungkasnya..
Bima
mencontohkan di Kota Bogor data penerima bansos dihimpun dalam dalam database pada
aplikasi Salur. "Data tersebut dapat diakses oleh warga Kota Bogor
dan 'print' (cetak) datanya ditempel di kantor-kantor kelurahan, sehingga warga
setempat dapat melihat siapa penerimanya," katanya.
Pada
kesempatan tersebut, Bima Arya juga menyinggung penyaluran bansos yang
bersumber dari APBD Kota Bogor tahun 2020, yakni tetap dianggarkan untuk empat
bulan, pada Mei hingga Agustus 2020. "Penyaluran bansos ini sudah
disetujui oleh DPRD Kota Bogor," katanya.
Pemkot
Bogor, katanya, mengalokasikan anggaran Rp 40 miliar dan sudah disetujui oleh
DPRD Kota Bogor. "Alokasi anggaran tersebut, sudah pasti, jadi tidak
berubah lagi," katanya.
