Bogortimes - Instansi Pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat kini semakin sulit ditemukan. Ada saja oknum yang menampakan arogansinya pada masyarakat saat dalam proses tugasnya.
Seperti yang dilakukan oleh oknum ASN di Kecamatan Parung. Bukannya ramah dalam pelayanan, oknum berinisial NG kerap dikenal ketus dalam melayani warga yang tengah mengurus administrasi.
Seperti yang dialami oleh Jaenab (49), Warga Desa Parung ini mengaku kesal dengan ulah oknum kecamatan tersebut.
"Dia (Neneng,red) Kalau melayani warga suka ngomel. Wajar jika warga kurang persyaratan saat mengurus administrasi. Ga perlu diomelin dan digentak-gentak." kata Jaenab pada Rabu 12 Juni 2024.
Baca Juga: Ketidaksesuaian Nama Proyek dengan Pernyataan Kepala Dinas Perumkim:Apakah Indikasi Proyek Fiktif?
Perlakukan buruk juga dialami oleh Juki (39). Warga Desa Pamegar Sari ini juga mengaku tidak puas dengan pelayanan dari pihak Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Masyarakat mencurahkan kekecewaannya kepada Wartawan BogorTimes, Rabu (12/06/2024).
Juki datang ke kantor Kecamatan bermaksud mengurus Kartu Keluarga milik nenek nya dari hari Kamis ( 06/06/2024 ) sampai hari ini masih belum juga selesai.
"Saya kecewa dengan pelayanan dari pihak Kecamatan Parung yang kurang baik dan sangat buruk, bicara nya judes banget,"ungkap Juki kepada wartawan Bogortimes.
Semoga kedepannya pelayanan di Kecamatan Parung kabupaten lebih baik lagi dan bisa melayani dengan sepenuh hati, ucap J
Baca Juga: Cegah Stunting, LSKA Yataama Cogreg Perjuangkan Sanitasi
Padahal bapak Jokowi selalu minta untuk aparatur pemerintah dipusat maupun didaerah jangan mempersulit masyarakat untuk mengurus perijinan.
Pemerintah dalam suatu negara memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan utamanya yakni kesejahteraan dan ketentraman bagi warga negaranya.
Pada dasarnya Kecamatan merupakan pelayanan publik dari pemerintahan di Indonesia. Keberadaan Kecamatan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadikan Kecamatan menjadi salah satu penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik.
Baca Juga: Dugaan Pelanggaran Kontraktor Dinas Kesehatan Kota Bogor Bungkam?
Artikel Terkait
Pemerintah Desa Cogreg dan LKSA Yataama Buatkan Rekening Pembiayaan Yatim. Ketua LKSA: Anak Yatim Akan Memiliki Rekening Pribadi
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Berjanji Memberikan Sanksi ke Kontraktor CV. Dharma Mukti
Kompak dan Serentak, Indocement Adakan Aksi Hijau dalam Memperingati Hari Lingkungan Hidup
PCNU HADIRI KONFERCAM MWCNU KEMANG DAN PARUNG
Ketidaksesuaian Nama Proyek dengan Pernyataan Kepala Dinas Perumkim:Apakah Indikasi Proyek Fiktif?