Bogor Times- Dengan para Camat se Kota Bogor, Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Kerja (Raker) pada Rabu 15 Februari 2023 sore.
Dalam raker ini, pihak legislatif mencoba meminta laporan rencana kerja (Renja) di tahun 2023 terkait pembangunan di wilayah.
Dalam kegiatan itu dihadiri oleh Ketua Komisi I Heri Cahyono, Wakil Ketua Komisi I Anna Mariam Fadhilah, Sekretaris Komisi I Fajari Arya Sugiarto serta anggota Komisi I Ade Azkiah, Endah Purwanti, Siti Maesaroh, Ence Setiawan dan H. Mulyadi.
Baca Juga: Wow! Anak Perusahaan PT Summarecon Diduga Serobot Lahan Milik Warga Desa Nagrag
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, menerangikan berdasarkan hasil rapat pembangunan dan program di tahun akhir kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya, belum ada pemerataan pembangunan di wilayah.
"Sebab, proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja. Hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada tahun 2023 ini, pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi," ungkap Anna Mariam kepada wartawan.
"Jadi para camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang harusnya disegerakan ini tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan. Bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat," tambah Anna.
Baca Juga: Sekap Owa Jawa, Sindikat Penjual Satwa Langka Diringkus Polres Bogor
Anna juga meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor untuk segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.
"Menurut kami kantor kelurahan itu menjadi penting karena kantor kelurahan adalah representatif Pemkot Bogor yang berada di wilayah. Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran," terangnya.
Anna menegaskan, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. Berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka Rp75 juta.
Baca Juga: Perempuan atau Laki-laki Terbanyak Penghuni Neraka? Simak Dalil Hadis di Bawah ini
"Padahal, dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji untuk menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan. Tadi kami lihat ternyata perjuangan kami menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan belum terealisasi, kami sangat sedih. Saya rasa ini tergantung prioritas dan political will dari pemimpin daerah, nah kami sebagai DPRD tentu akan terus menyuarakan kebutuhan warga ini," tegas Anna.
"Sekaligus kami akan memperjuangkan untuk menaikkan anggaran BOP RT, RW dan LPM yang sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil rapat, nantinya Komisi I DPRD Kota Bogor akan membuat rekomendasi dan menyampaikannya ke forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor agar bisa ditindaklanjuti dengan TAPD," pungkas Anna.