Bogor Times, Kabupaten- Ketidakhadiran anggota dewan (DPRD) dalam beberapa kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat kecamatan, menjadi sebuah fenomena yang banyak dipertanyakan masyarakat. Tak jarang, karena hal itu masyarakat menuding para wakil rakyat hanya makan gaji buta.
Bukan tampa alasan. Umumnya masyarakat menilai Musrembang menjadi sebuah ajang silaturahmi penyampaian aspirasi usulan masyarakat dalam rencana pembangunan yang diharapkan bisa terealisasi dengan dukungan dan pengawalan wakil rakyat yang mereka pilih.
"Masyarakat ingin didengar aspirasinya. Kalau ga dateng (Musrembang, red) apa bedanya dengan makan gaji buta, " tutur masyarakat Kecamatan Tenjilaya, Ahmad.
Seperti diketahui, dari data yang dikumpulkan media ini, pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2021 di beberapa kecamatan minus kehadiran anggota dewan. Tak ayal, kursi khusus untuk anggota dewan yang telah disediakan panitia musrenbang kecamatan, dalam kondisi kosong melompong. Seperti yang terjadi di Kecamatan Gunungsindur, Tenjo dan Ciampea serta beberapa kecamatan lainnya.
Bahkan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2021 di Kecamatan Tenjo pada Rabu (12/02/2020), Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Tenjo, Suwardi, sempat bersuara lantang meminta agar masyarakat Kecamatan Tenjo bisa berfikir lebih kritis ke depan saat melakukan pemilihan anggota dewan.
"Saat ini bisa kita lihat, tidak ada satu orangpun anggota dewan yang mau mendengarkan aspirasi kita di forum musrenbang. Jadi sudah sepantasnya, warga Kecamatan Tenjo ke depan, memilih orang Tenjo untuk menjadi wakil rakyat agar lebih peduli." Tegas Suwardi yang juga menjabat Kepala Desa (Kades) Babakan Kecamatan Tenjo.
Sementara dikonfirmasi hal ini, Pengamat Politik sekaligus Direktur Democracy Ekectoral and Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengatakan, kegundahan hati dan pertanyaan masyarakat soal ketidak hadiran dewan memang sangat wajar.