Pejabat Kab.Bogor Banyak di Ciduk KPK, Bukti Minus dan Lemahnya Penegak Hukum.

BogorTimes - Bulan ini pejabat kabupaten Bogor kembali dihebohkan oleh pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali memanggil 3 ASN dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Pasalnya ke empat orang tersebut dipanggil KPK atas dasar kasus dugaan Suap ex Bupati Bogor Ade yasin kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa barat pada bulan lalu.

Yogi Ariananda ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) Bogor mengatakan, Aksi kami pada pagi hari ini jelas menuntut Iwan setiawan untuk mencopot Kepala UPLBJ dan kepala dinas Perdagangan dan Industri (Disnagin) kabupaten Bogor.

Baca Juga: DPD KNPI Kabupaten Bogor di Tangan Fuad Kasyfurrahman: Garuda KPP-RI Arah Baru Pemuda Bahagia.

Baca Juga: Sugeng Teguh Santoso Minta Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta

Setelah hasil investigasi di pasar rakyat ciseeng kita mengetahui adanya kejanggalan pada pembangunan tersebut. Di tahun 2018 ada pembangunan dan ditahun 2020 ada juga pembangunan dengan menelan anggaran 2,9Milyar tapi awal dugaan kita T.A 2021 yang menelan anggaran 3,6Milyar yang dimenangkan oleh CV. Bara raya padjajaran, dimana bangunannya?? Anggap saja karena tidak adanya transfaransi kepada publik dan tidak ada satupun pemberitaan dimedia sosial, media swasta maupun media disnagin itu sendiri kita anggap gedung yang dibelakang itu dibangun ditahun 2021 tapi kenapa bangunannya lebih jelek padahal anggarannya lebih besar. Ucap Yogi.

Yogi ariananda ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (DPD Pemuda LIRA ) Bogor mengatakan, banyaknya pejabat didaerah Bogor yang diciduk KPK menjadi pertanyaan penting. Kemana penegak hukum yang ada di kabupaten bogor? Tanya yogi.

Baca Juga: IPW Apresiasi Kapolri Karena Sudah Menarik Kasus Tewasnya Brigadir J ke Mabes Polri

Baca Juga: 408 Jamaah Haji Kloter 20 Asal Kota Bogor Tiba Dalam Keadaan Sehat*

Penegak hukum yang ada di Kabupaten Bogor terkesan menutup mata padahal seharusnya mereka lebih mengetahui persoalan-persoalan yang ada di kabupaten bogor, bukan KPK yang kantornya lebih jauh.

Hari ini kita nyatakan sikap untuk mendukung KPK untuk memberantas pejabat yang tersandung kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena dengan jalan itu indonesia negara berkembang akan menjadi negara maju dan dengan cara itu juga cara untuk memberantas kemiskinan yang ada di indonesi khususnya kabupaten Bogor. Ucapnya.***