Bogor Times, BANDUNG -- Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bahu-membahu mewujudkan rencana relokasi warga Bogor yang terdampak bencana longsor.
Berdasarkan data Pemkab Bogor, 19.821 warga di Kecamatan Sukajaya, Jasinga, Nanggung, dan Cigudeg masih mengungsi karena beberapa permukiman masih berisiko ditempati. Untuk itu, muncul gagasan untuk merelokasi warga di empat kecamatan tersebut.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta Pemkab Bogor untuk segera mendata permukiman mana saja yang sudah tidak bisa dihuni, dan berapa rumah penduduk yang rusak sekaligus mengklasifikasikannya (rusak ringan, rusak berat, dan tertimbun tanah).
“Tadi ngobrol dengan Pak Menteri (PUPR, Basuki Hadimuljono), Bu Ade (Bupati Bogor) nanti dihitung saja secara realistis. Kalau mau dikasih hunian sementara, titik (daerah mana saja) yang sanggup melakukan itu,” kata Emil –sapaan Ridwan Kami—dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/1/20).
Selain mendata, Emil menginstruksikan Pemkab Bogor untuk menentukan lokasi relokasi dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Jika itu sudah dilakukan, kata dia, Pemda Provinsi Jabar akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya PTPN.
“Karena memang isu hunian sementara belum pernah dibahas. Tapi, kalau itu menjadi solusi, kita kira fleksibel untuk mencari yang terbaik buat rakyat sambil (menunggu) hunian tetap. Yang paling ideal di satu lokasi. Nanti PTPN saya coba koordinasi. Ibu (tentukan) koordinatnya saja mana. Nanti saya lobi dari level pusat,” ucapnya.
Jika data sudah dan SK telah dikeluarkan, serta lokasi relokasi telah ditentukan, Kementerian PUPR akan membangun hunian. Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada wartawan usai rapat koordinasi.
