Bogor Times, Kabupaten-Area puncak yang kerap kali krodit dan terabaikan. Membuat Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V, Mulyadi geram. Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra ini menilai, jutaan persoalan yang merugikan masyarakat itu berangkat dari ketidak hadiran pemerintah.
"Negara harus segera hadir di Puncak, Di saat rileksasi saja, macet nya sudah 8 jam," kata Mulyadi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Selasa (23/6/20).
Dalam agenda rapat pembahasan pendahuluan RKA K/L dan RKP TA. 2021 Kementerian Perhubungan tersebut. Mulyadi menyampaikan kegelisahannya tersebut dihadapan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
"Ini penting saya disampaikan. Kenapa?, karena ini cerminan Jakarta. Dan Puncak di atur oleh Kepres tapi Negara seperti tidak hadir di puncak,"tegasnya .
Menurutnya, puncak seperti wajah Jakarta juga. Lantaran destinasi wisatanya banyak dikunjungi warga Jakarta. Namun, pemda yang sudah berjuangan hanya mampu berteriak dan dirinyapun sudah menyampaikan agar ada realisasi.
"Pemdak-teriak dan saya sudah fasilitasiin menyampaikan proposal terhadap Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan serta saya juga sudah menyampaikan dalam rapat Banggar walaupun saya dianggap seolah-olah saya tidak pernah memperjuangkan itu dan ini,"ucapnya.
Ia menilai, sudah puluhan tahun masyarakat di puncak itu tersiksa. Terlebih lagi, pemerintah daerah sudah mengusulkan puncak 2, tapi terus saja tidak menjadi prioritas. Padahal penduduk Bogor lebih 6juta di tambah wisatawan domestik dan nasional masuk ke puncak itu menjadi daerah yang sulit untuk berkembang.
