Pilih Bungkam Terkait Sengketa Tanah Antara TNI AD VS Warga Kepala BPN Kota Bogor Diancam Akan Dilaporkan Ke Kementrian ATR/BPN

Bogor Times,Kota Bogor-Sengketa tanah antara Komando Resor Militer (Korem) 061Suryakencana dan warga RW 05 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor kini mulai menemukan titik terang.

Hal itu,setelah Komisi Informasi Jawabarat (KI Jabar) mengeluarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada 4 November 2019 lalu.

Namun,meskipun putusan ini telah dikeluarkan oleh KI Jabar,badan pertanahan nasional (BPN) Kota Bogor pun hingga kini belum juga mau melaksanakan putusan tersebut.

BPN Kota Bogor pun terancam akan dilaporkan ke Kementrian ATR/BPN.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum warga Teplan Sugeng Teguh Santoso.Kepada Bogor Times Sugeng sapaan akrabnya pun mengaku kecewa terhadap lembaga pemerintah non kementrian yang dikepalai Erry Juliani Pasoreh ini.

Pasalnya,hingga kini BPN Kota Bogor belum juga mau memberikan informasi atas kepemilikan tanah seluas 8 hingga 9 hektar (Ha) yang berada di Teplan.

‘‘Informasi dan dokumen tersebut dimohonkan karena adanya pengklaiman secara sepihak oleh Korem 061/Suryakencana atas tanah dan bangunan milik warga Kedungbadak.Sehingga,warga pun meminta agar Kepala BPN Kota Bogor mau menjelaskan apa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Korem SK/061,’’tanya Sugeng kepada Kepala BPN Kota Hujan,ketika dikonfirmasi pada Rabu (3/1/2021).

Sugeng pun sedikit menceritakan,asal usul keberadaan tanah tersebut.Dulu,kata Sugeng,tanah yang diklaim oleh TNI AD ini,adalah milik warga Tionghoa dengan luas 84 ha.

Lalu,dengan adanya UU No1 tahun 1958 tanah ini pun kemudian dinasionalisasikan menjadi tanah milik negara.

Dan, tersisalah 15 ha yang kemudian diberikan kepada anaknya yang juga adalah merupakan ahli waris.

‘‘Lalu terjadilah proses jual beli yang kemudian tanah seluas 6 ha ini dibeli oleh TNI AD.Lalu setelah dibeli kini tanah yang tersisa seluas 8-9 ha itu pun juga diklaim sebagai milik korem.Padahal, ahli waris juga memiliki bukti kepemilikan atas tanah itu berupa eigendom verponding,’’papar Sugeng.

Eigendom verponding adalah bukti kepemilikan tanah pada jaman Hindia-Belanda.

Saat ini,tanah yang diklaim sebagai milik TNI AD ini,juga sudah dikuasai oleh penduduk.Selain itu,diatas tanah tersebut juga sudah didirikan bangunan berupa tempat tinggal.

Dan,pada kurun waktu 1967 hingga 1980 warga mulai mengurus dan mendirikan bangunan diatas tanah tersebut.

‘‘Adapun dalil kami menggugat,karena pada 2017/2018 lalu tanah itu diminta harus dikosongkan.Hal itu,karena korem mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya.Padahal tanah tersebut merupakan tanah waris,’’tutur Sugeng.

Dalam putusannya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan. Dan menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan berupa dokumen Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Desa Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kotamadya Bogor yang memuat informasi berupa:

1.Tahun penerbitan sertifikat Hak pakai Nomor 5/Kedung badak;

2.Total luas tanah dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Kedung badak;

3.Batas-batas dan situasinya, salinan buku warkah penerbitan Serifikat Hak pakai Nomor 5/Kedungbadak;

4.Sekala perbandingan luas peta tersebut.

Merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan memerintahkan kepada termohon (Kantor BPN Kota Bogor) agar mau memberikan informasi tersebut.

‘‘Saya juga ingin bertanya mengapa BPN Kota Bogor tidak mau membuka informasi atas kepemilikan tanah tersebut?.Siapa sebenarnya yang memilikinya.Apakah memang ada yang disembunyikan?.Jika ternyata setelah menyurati Kementerian ATR/BPN, BPN Kota Bogor belum juga mau membuka informasi,maka kami pun akan melakukan permohonan eksekusi ke PN Bogor,’’tegas Sugeng.

Setelah adanya putusan KI Jabar,BPN Kota Bogor pun diharapkan mau membuka informasi terkait kepemilikan tanah seluas 8-9ha tersebut.Sugeng pun mengaku legowo jika tanah ini pada kenyataannya adalah tanah milik orang lain.

“Hanya jika memang itu benar saya berharap warga mendapatkan ganti rugi.Saya pun juga ingin mengetahui cara proses peralihannya itu seperti apa,”pinta Sugeng.

Wartawan Bogor Times Febri Daniel Manalu Instagram : febridanielmanalu

Menanggapi hal itu,Kapenrem 061 Suryakencana Mayor Inf Ermansyah mengaku belum mengetahui terlalu banyak terkait persoalan tanah tersebut.

Namun meksipun begitu dia pun berjanji akan memberikan keterangan kepada Bogor Times pada Kamis (4/1/2021). ‘‘Besok saja ya kamu datang ke kantor ketemu dengan bagian hukum,’’singkat mayor ketika dihubungi pada Rabu (3/1/2021).

Instagram : febridanielmanalu

Redaktur : Febri Daniel Manalu

Bagikan:

Tinggalkan Balasan