Di Kecamatan Cigudeg Diduga Ada Sebanyak 49 Orang Jadi Korban Tindak Pidana Korupsi

Bogor Times,Kota Bogor-Warga Kampung Cisarua Desa Banyuasih Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor mengeluhkan maraknya dugaan praktek tindak pidana korupsi (pungutan liar,red) yang terjadi di wilayahnya.

Diduga modus para terduga pelaku adalah dengan cara menggelapkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan buku tabungan milik para penerima bantuan program keluarga harapan (PKH).

Praktek tindak pidana korupsi ini pun diduga sudah terjadi sejak 2018 lalu.Dan diduga ada sebanyak 49 warga yang bantuan program keluarga harapannya (PKH) dipotong.

Namun hingga saat ini aparat penegak hukum nampaknya masih belum serius untuk menangani persoalan tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh terduga korban tindak pidana korupsi inisial E,ketika ditemui di salah satu rumah makan di wilayah Kecamatan Cigudeg pada Selasa 22 Juni 2021.

Kepada wartawan media ini, E,mengaku diduga uangnya sudah digelapkan sejak 2018 silam.

Dalam program PKH ini E menjelaskan,bahwa dia tak hanya mendapat bantuan berupa uang.

Tapi setiap bulan dia juga mengaku diberikan bantuan oleh pemerintah sebanyak 11 kg beras. Namun bantuan yang diperolehnya ini tiba-tiba saja hilang pada 2020 lalu.

Terduga korban tindak pidana korupsi ini pun merasa ada sesuatu yang janggal.

Sebab,bantuan uang yang dia terima dari Kementerian Sosial yang dikirim ke rekening miliknya jumlahnya pun juga selalu berubah-ubah.

Bantuan uang yang masuk dari pemerintah besarannya pun mulai dari Rp 1,3 juta.

Namun ketika pemerintah kembali mengirimkan uang ke rekening miliknya ternyata jumlah uang yang masuk hanya sebesar Rp720 ribu.

Lalu tiga bulan kemudian uang itu pun kembali dikirimkan oleh pemerintah.

Namun yang dia ketahui jumlah uang yang masuk ke ATM miliknya hanya sebesar Rp1,3 juta.

Triwulan kemudian uang itu masuk ke ATM miliknya lagi dengan jumlah sebesar Rp 1,2 juta. Peristiwa raibnya uang miliknya itu diduga terjadi sejak 2018 lalu.

Hingga saat ini,terduga korban tindak pidana korupsi ini mengaku belum mengetahui apa penyebab sehingga bantuan yang dia peroleh jumlahnya selalu berubah-ubah.

Padahal dia juga ingin mengetahui,berapa sebenarnya besaran uang yang diberikan oleh pemerintah kepada dirinya.

Namun hingga saat ini Pemerintah Kecamatan Cigudeg,juga belum bisa memberikan jawaban kepadanya.

Oh rupanya pertanyaan yang ada di dalam benak wartawan ini mulai sedikit terjawab.

Alasan perempuan berusia 45 tahun ini mengaku tidak mengetahui jumlah besaran bantuan uang yang diperolehnya mengapa selalu berubah-ubah, kata dia, itu diduga lantaran kartu ATM miliknya ditahan oleh pendamping PKH bernama Uwaesul Qurni.

Paling parahnya lagi setelah terduga korban tindak pidana korupsi ini melakukan pengecekan saldo di ATM bersama kepala dusun dan ketua rw setempat,diduga uang miliknya ini pun raib.

Berdasarkan pengecekan saldo di ATM.Pada 27 Maret 2021 Kementerian Sosial diketahui mengirimkan uang sebesar Rp 1.125.000.

Masih menurut keterangan di struk itu,uang itu kemudian diduga diambil sebesar Rp100 ribu pada 31 Mei 2021. Tak sampai di situ, uang miliknya juga diduga raib sebesar Rp1 juta pada 1 Juni 2021 lalu.

“Pada tahun 2020 karena ATM masih dipegang oleh pendamping,saya pun curiga bahwa uang itu diduga diambil oleh Pak Uwaesul Qurni,”ujar E kepada wartawan Bogor Times dengan nada kecewa.

Menurut pengakuan pendamping PKH kepada dia. Alasan terduga korban tindak pidana korupsi ini tak lagi mendapatkan bantuan beras,itu dikatakan oleh pendampingnya karena saldo di ATMnya habis.

“Tak hanya pendamping PKH yang mengatakan seperti itu Ketua PKH bernama Sanah juga mengatakan hal yang sama,”ujar E mengutip kembali pernyataan Ketua PKH.

Lebih lanjut terduga korban tindak pidana korupsi ini menjelaskan, pemotongan bantuan uang juga diduga sudah terjadi sejak 2018 lalu. Mulanya uang dipotong hanya sebesar Rp 30 hingga Rp 35 ribu.

“Namun orang yang diduga memotong uang pada 2018 lalu adalah Ketua PKH bernama Sanah. Itulah yang membuat ibu- ibu di wilayah Kecamatan Cigudeg jadi resah. Ibu-ibu di sini selalu menanyakan kenapa ya kita ketika mendapatkan uang selalu dipotong,”kata E mengungkapkan kekecewaan yang dialami oleh teman-temannya

Pemotongan terhadap bantuan,juga tak hanya terjadi pada 2018.Dugaan tindak pidana korupsi ini juga terjadi pada 2019 dan 2020. Hanya pemotongan kali ini menurut dia sudah tidak wajar.

“Semenjak tahun 2020 program PKH dipegang oleh Pak Uwaesul Qurni pemotongan diduga menjadi Rp50.000. Jumlah korban yang diduga bantuannya dipotong pun ada 49 orang,”jelas E.

Hingga saat ini terduga korban ini juga mengaku belum melaporkan hal itu kepada polisi,lantaran dia mengaku takut diancam. Namun meskipun begitu dia berharap polisi pun menyelidiki kasus tersebut.

“Keadilan harus ditegakkan jika memang terbukti bersalah tangkap para terduga pelaku itu. Saya ingin permasalahan ini dilanjutkan ke proses hukum,”singkat E memaparkan harapannya.

Editor : Febri Daniel Manalu

Bagikan:

Tinggalkan Balasan