Harta Iryanto Kalahkan Kepala Dinas

Bogor Times, Kabupaten- Usai menetapkan Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Iryanto (IR) sebagai tersangka kasus suap perizinan. Mulai ramai dibicarakan seputar kekayaan IR yang ternyata melebihi Kepala Dinas.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Investigasi Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Imam Shodiqul Wakdi. Menurutnya, tingginya harta kekayaan IR berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kabupaten Bogor.

“Ini tak berkaitan dengan kasus. Kami enggan berkesimpulan mengenai keterkaitan itu. Harta IR melebihi Kadis sebelumnya (Lita Ismu,red)”kata Imam.

Terkait dengan jumlah keseluruhan harta IR, Imam megaku harus menunggu keputusan tim untuk melakukan ekspous. “Ini kerja tim. Saya tak mungin bergerak sendiri,”ucapnya.

Baca Juga:  Kali ke-3 Tersangka IR Ganti Kuasa Hukum

Untuk diketahui, mulai tahun 2015 pemerintah telah mewajibkan ASN untuk melakukan pengisian LHKASN. Bahkan belum lama ini (6/3/2020) Dinas Perumahan dan Pemukiman bersama Inspektorat Provinsi Jawabarat mengelar sosialisasi pengisian LHKASN.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; pencegahan penyalahgunaan wewenang; bentuk transparansi ASN; dan penguatan integritas aparatur.

Kebijakan LHKASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). 5 (lima) muatan pokok dari surat edaran tersebut adalah sebagai berikut.

Baca Juga:  OTT ASN Pemkab Bogor, Polisi Amankan Uang Tunai dan Dokumen

Pertama, menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN. Ke dua, menggunakan formulir LHKASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini. Tiga, menugaskan APIP untuk mengelola LHKASN. Empat, meninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini. Dan ke lima, sanksi bagi pegawai di Lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan.

Sebelumnya, Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy mengatakan IR terbukti menerima uang yang bukan kewenangannya untuk memuluskan perizinan dalam pembangunan villa di Cisarua dan rumah sakit di Cibungbulang.

Baca Juga:  Kasus Mantan Sekdis DPKPP Iryanto P21

Iryanto ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang stafnya berinisial FA, usai menjalani pemeriksaan intensif pada Selasa 3 Maret hingga Rabu 4 Maret 2020.

Hingga saat ini, penyidik masih melakukan tahap penyidikan, kini kepolisian tengah memburu orang yang diduga pengusaha, sebagai pemberi uang kepada Iryanto.

Roland menegaskan, Iryanto dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan hukuman pidana 5 tahun.

Sebelumnya, Iryanto dijemput paksa Sat Reskrim Polres Bogor, Selasa 3 Maret 2020 sore. Petugas yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Benny Cahyadi, menggeledah kantor DPKPP pukul 11.00-16.30 WIB.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan