Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Pertanyakan Aliran Dana Bus Transpakuan Dari 35 Milyar Ko Bisa Turun Menjadi Rp 575 Juta?

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Sendhy Pratama

Bogor Times,Kota Bogor-Anggota DPRD Kota Bogor kini sedang menyelidiki dugaan penyebab raibnya aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Penyelidikan itu pun,dilakukan melalui pansus yang dibentuk anggota dewan.

Pasalnya Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang mengelola Bus Transpakuan diduga membuat rugi Pemda Kota Bogor hingga puluhan milyaran rupiah.

Kantor Akuntan Publik (KAP) pun kini dilibatkan untuk ikut menghitung kerugian yang dialami Pemda Kota Bogor dibawah kepemimpinan Bima Arya Sugiarto-Dedie A Rachim.

Meskipun awalnya PDJT memiliki modal sebesar Rp 35 milyar,namun Bus Transpakuan tetap tidak membuahkan keuntungan.Justru diduga malah membuahkan banyak kerugian untuk Kota Hujan.

Begitu pun dengan modal awal yang dikucurkan, kini juga diduga sudah banyak menghilang.

Paling parahnya lagi, dari angka Rp35 milyar,kini modal awal ini hanya tersisa sebesar Rp575 juta. Hal ini pun diamini oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Sendhy Pratama.

Ketua Pansus PDJT yang juga adalah Sendhy Pratama juga turut mengungkapkan kekecewaannya pada perusahaan ini.

Hal ini lantaran,perusahaan yang dikomandoi Krisna Kuncahyo pada saat itu hingga kini juga diduga belum bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor.

‘’Awalnya kami juga berpikir bagaimana caranya agar bisa memulihkan kembali PDJT. Namun berdasarkan laporan yang kami terima, perusahaan ini justru selalu merugi. Penyebabnya, karena permasalahan internal, ketidakmampuan direksi mengelola perusahaan,’’ujar Sendhy saat ditemui di ruangan kerjanya usai rapat antar komisi pada Selasa 24 November 2020.

Sendhy mengatakan, hingga saat ini, politisi Partai Hanura ini bersama anggota pansus lainnya,juga belum menerima laporan keuangan milik PDJT Kota Hujan.Selain itu,dia juga mengungkapkan, bahwa direktur PDJT juga sudah lama mengundurkan diri.

Baca Juga:  Ini Komentar Dewan Setelah TMMD 109 Kodim 1015 Sampit Selesai

‘’Kini PLT direktur PDJT dijabat oleh Sekretaris Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor. Selain direktur PDJT yang mengundurkan diri para pegawainya juga sudah tidak mendapatkan gaji. Saat ini, perusahaan juga tidak memiliki direksi dan juga tidak lagi memiliki pegawai.Hanya ada dewan pengawas (dewas) direksi yang juga dijabat oleh Sekdishub yang juga adalah pejabat sementara,’’papar Sendhy.

Kepada wartawan media ini, anggota DPRD dua periode itu juga memaparkan, bahwa, PDJT juga sudah banyak mendapatkan kucuran dana.

Modal dasar sebesar Rp 35 milyar yang diambil dari APBD Kota Bogor pertama kali dikucurkan pada 2007 silam adalah sebesar Rp 10 milyar.Kemudian ditambah lagi pada 2008 dengan jumlah Rp 30 milyar.

 Selain menerima suntikan uang, ada juga pemberian banyak bus.

‘’Jadi modal yang dikucurkan Pemkot Bogor sampai pada 2016 adalah sebesar Rp35 milyar. Dan, nilai bus itu jika dirupiahkan semuanya ada sebanyak Rp 9.3 milyar,ditambah,mobil derek seharga Rp 218 juta,’’beber Sendhy sembari membacakan data yang ada ditangannya.

 ‘’Dan kemudian tambahan modal uang yang diberikan adalah sejumlah Rp 25.9 milyar. Modal yang diberikan itu juga secara bertahap,’’jelas dia.

“Uang diberikan, melalui penyertaan modal pemerintah (PMP) pada 2008. Sedangkan pada 2010 uang yang diberikan juga melalui penyertaan modal dengan jumlah sebesar Rp9.5 milyar,’’masih kata Sendhy.

Sendhy menerangkan,sebelum Dirut PDJT mengundurkan diri, Pemkot Bogor juga sudah mengucurkan uang lebih dulu. Adapun, uang yang diberikan melalui penyertaan modal adalah sebesar Rp 5.5 milyar.

Baca Juga:  TMMD Merupakan Program Angkatan Darat Dua Kali Satu Tahun

Dalam kesempatan itu,warga Jalan Purbasari, Kelurahan Gunungbatu ini pun menerangkan,jumlah aset yang dimiliki PDJT berdasarkan laporan pada 2008 adalah 6 buah mobil.Kemudian ditambah,satu buah mobil derek pada 2007.

Lalu kemudian dilanjutkan pada 2012, perusahaan itu kembali mendapatkan satu buah mobil operasional.Dan,pada 2013 perusahaan ini kembali mendapatkan dua buah bus pariwisita.

 Jika dijumlahkan,maka PDJT memiliki sebanyak 30 buah bus.Ditambah satu buah mobil derek.

‘’Namun ada sebanyak 24 buah bus yang dihapuskan dari aset. Jadi, sisa pada 2008 hanya ada enam buah mobil,’’terang Sendhy.

Lelaki lulusan Universitas Trisakti ini menambahkan,sejak kurun waktu dari 2016 sampai 2019 dia pun menduga, bahwa ada aset milik Pemkot Bogor juga yang sudah menyusut. Selain itu, laporan keuangan yang diminta Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor kepada PDJT, juga, hingga kini tak kunjung diberikan.

‘’Nilai buku asetnya pada 2015 hanya sebesar Rp 2.8 milyar sedangkan pada tahun 2019 nilai buku asetnya hanya Rp 575 juta.Dari sejak 2016-2020 berapa kerugian yang dialami Pemda Kota Bogor, kami belum mengetahuinya.Karena kami juga belum menerima laporan keuangan dari kantor akuntan publik (KAP),’’masih kata Sendhy.

Wartawan Bogor Times/Febri Daniel Manalu
Instagram : febridanielmanalu

Sendhy lagi-lagi mengatakan,hingga tahun 2020 dia bersama anggota DPRD lainnya, juga belum mengetahui jumlah aset milik pemkot yang sudah menyusut.

 Namun, jika ternyata dalam perjalanannya ada permainan, dia pun mendorong agar hal ini, masuk pada proses hukum.

‘’Pansus Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Badan Usaha Milik Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) kini pun berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Jasa Transportasi.Diharapkan pembentukan pansus ini bisa membuat PDJT bisa menjadi lebih baik,’’harap dia.

Baca Juga:  Dalam TMMD Juga Dibangun Pos Terpadu

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Muhammad Restu Kusuma juga ikut meradang.Pasalnya perusahaan dibawah naungan Pemerintah Kota Bogor ini, juga sudah banyak mendapatkan anggaran.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Muhammad Restu Kusuma

Namun hingga kini PDJT juga belum bisa menunjukkan laporan keuangan yang dimilikinya.

‘‘Hanya saja sampai saat ini kami juga belum mengetahui penyebab PDJT tumbang.Kami juga belum mendapatkan alasannya. Penyusutan modal dari Rp 35 milyar menjadi Rp 575 juta, saya hanya bisa mengucapkan astaghfirullah,’’ujar Restu dengan nada kecewa saat ditemui di ruangan politisi Partai Hanura, yang juga adalah rekan komisinya pada Senin 24 November 2020.

Ketua komisi ini pun menegaskan,jika pada kenyataanya keberadaan uang negara itu tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka Restu pun meminta agar pihak yang berwenang juga ikut melanjutkan persoalan ini ke proses hukum.

Terkait siapa aktor utama dibalik permainan ini, Restu juga mengaku belum mengetahuinya.Namun menurut dia, jika ada yang bermain seharusnya walikota lah yang lebih dulu mengetahuinya.

Hanya,dia mengaku merasa aneh dengan PDJT. Sebab belum lama ini, PDJT mengungkapkan bahwa alasan mereka mengalami kerugian itu dikarenakan covid19.Padahal PDJT juga sudah goyang sejak 2014.

‘‘Jika ditanya ambruknya PDJT karena bagi-bagi kue saya juga belum mengetahuinya.Dan saya juga tidak paham.Sebab, saat itu, saya masih belum menjadi anggota DPRD,’’aku Restu.

Sekedar untuk diketahui Pansus yang dibentuk ini berasal dari delapan fraksi dan memiliki kurang dari 15 anggota.

Redaktur : Febri Daniel Manalu

Instagram : febridanielmanalu

Bagikan:

5 thoughts on “Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Pertanyakan Aliran Dana Bus Transpakuan Dari 35 Milyar Ko Bisa Turun Menjadi Rp 575 Juta?

Tinggalkan Balasan