Kadis DPKPP: PDRT Bukan Surat Izin Beroperasi

Bogor Times, Kabupaten- Kasus perusahaan air ilegal di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor terus menjadi sorotan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Djuanda Dimansyah menegaskan. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT) bukankan izin beroperasi.

Kepada Bogor Times, Kadis DPKPP, Djuanda Dimansyah menerangkan izin untuk beroperasinya perusahaan tak cukup dengan PDRT.

“PDRT itu hanya untuk mengesahkan rencana teknis bangunan. Bukan untuk izin usaha,”tegas Dimansyah.

Menurutnya, perizinan bisa dikatakan sempurna usai mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP). 

Baca Juga:  Satreskrim Polres Lakukan OTT di Dinas PKPP Kabupaten Bogor

“Nah, syarat untuk buat IMB salah satunya adalah PDRT,”ucapnya.

Mengenai pernyataan Kepala Desa Cijujung terkait  uang yang dibayarkan ke negara, kata kadis, merupakan denda atas bangunan yang telah berjalan sebelum mendapat pengesahan. 

“Kalau kades mengaku sudah bayar. Itu adalah biaya denda. Karena pembangunan sudah dilakukan sebelum mengantongi izin,”pungkasnya.

Sebelumnya Perusahaan air curah atas nama CV Tirta Wahyu milik kepala desa Cijujung, Wahyu Ardiyanto berdalih telah mengantongi izin PDRT dan telah berkontribusi pada negara. Izin dan kontribusi tersebut dijadikan dasar untuk beroprasi.

Baca Juga:  Soal Perusahaan Ilegal. Kades Cijujung: Saya Bayar

“Saya bayar. Sudah ada PDRT dan IMB sedang proses,”kata Kades Cijujung, Wahyu.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan