Kartar Cogreg Advokasi Pasien BPJS Nunggak

Bogor Times, Kabupaten-Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di 2020 membuat banyak masyarakat miskin terabaikan dalam pelayanan. Hal itu sebagai sangsi dari pemerintah  bagi para peserta yang menunggak.


Seperti yang dialami oleh Erna. Warga Gotong royong RT 04/06 Desa Cogreg, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tak bisa menggunakan BPJS karena menunggak. Meskipun kondisinya amat menghawatirkan karena penyakit Gula Darah yang diidapnya. 

Karenanya, pemerintah Desa Cogreg dan Organisasi Karang Taruna desa bergotongroyong melakukan pendampingan. Dengan mengantar pasien serta menggalang bantuan dana untuk menutupi tunggakannya. 
“Setelah kami dapat informasi, kami sepakati untuk membantu ibu Erna, ” tukas Wakil Ketua Kartar Desa Cogreg, Saepullah usai menyerahkan bantuan dana urunan warga di RST Dompet  Duafa pada Selasa (11/2/2020). 

Al hasil, pasien dapat ditangani pihak Rumah Sakit. Meskipun masih harus menunggu di ruang IGD. “Harusnya masuk ruang HCU (High Care Unit, red) tapi karena penuh jadi sementara waktu di ruang ini (IGD, red), ” pungkasnya. 

Baca Juga:  NU Kota Bogor Bantu Korban Bencana

Ia menerangkan, kasus menungaknya pasien BPS sering terjadi. Karena itu, kebijakan Bupati Bogor menaikkan anggaran untuk Penerima  Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, pada APBD 2020 Kabupaten Bogor menjadi harapan baru bagi masyarakat miskin. “Program itu sangat membantu dan pastinya harus kami kawal, ” tegasnya. 

Pengawalan yang dimaksud adalah, dengan menjadi mitra desa melakukan  pendataan para penunggak dan memberikan solusi. Agar tunggakan BPJS tak menjadi kendala program tersebut tepat sasaran. “Renanya kami akan gerakan masyarakat desa untuk memecahkan persoalan ini (tunggakan, red).

Dengan gotong royong saya yakin bisa selesai. Tapi ini masih kita harus rapatkan di internal pengurus, ” kata Aep. 

Baca Juga:  Social Distancing Corona, IRDA Bebersih Tempat Ibadah

Menurutnya, peran penting pemuda sangat dibutuhkan  masyarakat. Pasalnya, upaya jemput bola program pemerintah Kabupaten  Bogor harus dilakukan guna memastikan  program tersebut tepat sasaran. 

Bagen (biar,red) dikata kartar cuma bisa minta sumbangan. Terpenting, program pemerintah sampai ke yang berhak, ” pungkasnya. 

Hal itu dibenarkan oleh Kades Cogreg, Mad Yusuf. Ia menerangkan, pemerintah Desa tengah menghimpun data masyarakat miskin sebagai penerima PBI. “Intruksi dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Pendataan dilakukan oleh tiap RT. Setelah lengkap diserahkan pada kami (Desa, red), ” tukas Mad Yusuf saat berta’ziyah di kediaman salah satu warga. 

Ia berharap, program tersebut bisa tepat sasaran bagi yang membutuhkan. Selain itu, bantuan juga bisa merata. “Semua semua yang terdata bisa di ACC sebagai PBI, ” ucapnya. 

Untuk diketahui, Pemkab Bogor telah menaikkan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pada APBD 2020 Kabupaten Bogor yang disahkan pada rapat paripurna. 

Baca Juga:  Kartar Parung Bantu Korban Sukajaya

Kenaikan menjadi Rp181 miliar untuk 10 bulan. Angka kenaikannya cukup signifikan, yaitu sekitar Rp33 miliar, dari tahun 2019 yang hanya dianggarkan sekitar Rp148 miliar untuk pembaiayaan PBI BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Pemkab Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor Jawa Barat resmi menetapkan APBD tahun 2020 senilai Rp7,074 triliun pada Rapat Paripurna di Cibinong, Kabupaten Bogor. 

Angka tersebut naik sekitar Rp800 miliar dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2019 yang senilai Rp6,2 triliun. Pada Rancangan APBD tahun 2020 bahkan hanya ditargetkan senilai Rp6,97 triliun, sehingga ada kelebihan target Rp96 miliar.

Kenaikan terabut oleh Bupati Bogor diprioritaskan pada belanja kebutuhan bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik. 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan