Dituding Mahasiswa Potong Banpres Produktif Rp 2,4 Juta, BRI Meradang

Bogor Times,Kota Bogor-Persatuan Mahasiswa Peduli Rakyat (PMPR) soroti dugaan pemotongan bantuan presiden (Banpres) produktif untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diduga dilakukan oleh Bank BRI.

Dalam aksinya, mahasiswa menilai pemotongan tersebut tidak mengacu pada peraturan Perundang-Undangan,mahasiswa pun, terpaksa menggelar aksi unjuk rasa di depan Bank BRI Jalan Dewi Sartika,Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah,Kota Bogor pada Jumat (26/2/2021),kemarin.

Adapun jumlah besaran anggaran yang diduga dipotong,adalah berasal dari bantuan presiden (banpres) produktif  sebesar Rp2.4 juta.

Wakil Ketua PMPR Muhammad Fahri mengatakan,aksi unjuk rasa yang dia dilakukan bersama teman-temannya adalah lantaran adanya aduan yang dia terima dari masyarakat penerima banpres produktif.

Dia menjelaskan,warga yang mengeluhkan adanya dugaan pemotongan bantuan,saat ini kata dia,sudah ada sebanyak empat Kepala Keluarga (KK).

‘‘Padahal jika menilik UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,pemotongan maupun pengendapan uang didalam rekening itu tidak ada.Di bank-bank yang lain juga tidak ada hal itu.Begitupun dengan turunan perundang-undangan yang lainnya yang juga mengatur akan hal ini juga tidak ada.Jelas Bank BRI diduga sudah menyalahi juknis,’’ujar Fahri saat menyampaikan keluhan para penerima banpres,dihadapan puluhan karyawan Bank BRI pada Jumat (26/2/2021),kemarin.

Untuk itu,Fahri pun meminta agar BRI pusat, dan Kementrian BUMN juga turut mengevaluasi kinerja pejabat Bank BRI cabang Kota Bogor.

Persatuan Mahasiswa Peduli Rakyat (PMPR) Tuding BRI Menyunat Banpres Produktif Sebesar Rp2.4 juta.

Dia juga meminta agar BRI juga melakukan permohonan maaf kepada masyarakat yang diduga jadi korban pemotongan.

Mahasiswa pun mendesak agar pihak kepolisian dan kejaksaan juga ikut menyelidiki terkait keluhan yang dia sampaikan ini.

BRI juga diduga tidak patuh pada peraturan Perundang-Undangan  yang diduga berpotensi pada tindak pidana korupsi.

‘‘Memang dugaan pemotongan ataupun pengendapan hanya sebesar Rp50.000 ribu.Tapi jika dikalikan 1000 orang bukankah jumlahnya ini juga besar.Yang jelas dari jumlah bantuan sebesar Rp2.400.000 juta,masyarakat hanya bisa mengambil Rp2.350.000 juta,saja,’’cetus Fahri seraya mengakhiri orasinya.

Sementara itu,Manager Pemasaran Mikro pada Bank BRI Budi Wiatmoko mengatakan,terkait dugaan pemotongan yang diduga dilakukan oleh Bank BRI pun juga dibantah olehnya.

Kata dia,BRI tidak pernah melakukan pemotongan seperti yang disebutkan mahasiswa.

Dia menjelaskan,jika ada saldo sebesar Rp50.000 ribu yang masih tersisa pada tabungan milik nasabah,maka hal itu kata dia,bukan termasuk pada kategori pemotongan,melainkan adalah pengendapan.

‘‘Hal itu karena penerima Bantuan Produktif  Usaha Mikro (BPUM) selanjutnya bisa mendapatkan program dari pemerintah seperti pembiayaan kur super mikro (peminjaman) dan nanti pasti memerlukan tabungan agar rekeningnya tetap aktif maka disisakan lah Rp50.000 ribu,’’kata manager.

Budi memaparkan,uang yang dikeluhkan sebesar Rp50.000 ribu ini juga masih berada pada rekening penerima BPUM.

Uang ini pun kata dia, juga tidak diambil oleh pihak Bank BRI.Dia pun menyebut,hal ini juga sebagai bentuk edukasi.

Manager Pemasaran Mikro pada Bank BRI Budi Wiatmoko

‘‘Apakah penerima bantuan mau meninggalkan ataupun mengambil seluruh uang miliknya maka kami serahkan kepada penerima bantuan itu sendiri.Jika,pun penerima BPUM mau mengambil semua uang miliknya juga bisa dilakukan.Kebijakan ini juga diketahui dan merupakan berasal dari BRI pusat,’’tambah Budi.

Sepengetahuan Budi,hal ini bisa berujung pada tindak pidana korupsi jika ada pegawai Bank BRI yang terbukti mengambil uang itu menjadi miliknya.

‘‘Tapi kan sudah dijelaskan dan bukan diambil dan uangnya juga masih ada,’’tambah Budi lagi.

Sementara itu,Kuasa Hukum Bank BRI Andri Anggara pun mengatakan hal senada.Uang itu kata Andri tidak dipotong.Musababnya,uang itu hingga saat ini juga masih ada direkening milik penerima bantuan.

‘‘Saya sebagai kuasa hukum Bank BRI pun mempersilahkan mahasiswa untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian dan kejaksaan.Jika ada dugaan tindak pidana korupsi maka silahkan dilaporkan.Saya dukung,tapi jika tidak ada maka jangan salahkan pihak BRI juga akan melakukan upaya hukum.Kami juga akan melaporkan mahasiswa karena hal ini sudah masuk pencemaran nama baik,’’tegas Andri.

Instagram : febridanielmanalu

Redaktur : Febri Daniel Manalu

Bagikan:

Tinggalkan Balasan