Rugi Rp 150 Miliar, Pemkot Masih Diam

Bogor Times,Kota Bogor-Meski Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim telah datang menyambangi Pasar Teknik Umum (TU),namun rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengambil alih pengelolaan Pasar TU,hingga kini masih jalan ditempat.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi.

Kepada wartawan Bogor Times, Ahmad mengatakan,hingga saat ini rencana Pemerintah Kota Bogor untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Teknik Umum juga masih belum digaungkan.

“Kapan Pasar Teknik Umum akan diambil alih sampai saat ini belum ada pemberitahuan kepada Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bogor.Padahal kami juga sudah diajak turun ke lapangan oleh Bapak Wakil Walikota Bogor,”kata Ahmad saat ditemui di Kecamatan Tanah Sareal pada Minggu (4/4/2021),kemarin.

Ahmad juga mengaku kecewa, lantaran hingga kini Pemerintah Kota Bogor belum juga mau mengambil alih pengelolaan pasar tersebut.

Padahal menurut sepengetahuan Ahmad apabila Pemkot Bogor sudah memenangkan gugatan pada tingkat pengadilan pertama dan tingkat pengadilan kedua maka pengelolaan Pasar TU, seharusnya juga sudah bisa diambil.

“Semestinya jika sudah keluar putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua pengelolaan pasar seharusnya sudah bisa dieksekusi oleh Pemerintah Kota Bogor, sekalipun mereka akan tetap mengajukan tuntutan ke tingkat kasasi maka itu tidak akan mengurangi hak untuk melakukan eksekusi.Jika dia memang menang di tingkat kasasi itu kan masalah lain,”kata Ahmad.

Lantaran hingga saat ini anggota komisi 2,juga belum mengetahui apa penyebab Pasar TU belum bisa diambil alih,maka anggota Komisi 2 DPRD Kota Bogor akan memanggil Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta pada Senin (5/4/2021) hari ini.

Selain akan menanyakan penyebab Pasar TU belum diambil alih,anggota Komisi 2 DPRD juga akan mendesak Pemkot Bogor untuk segera mengambil alih pasar tersebut.

“Mengapa Pasar Teknik Umum umum harus diambil karena ini merupakan aset premium bagi Pemerintah Kota Bogor. Selain akan mendorong Pemkot Bogor mengambil alih pasar tersebut kami juga akan melakukan pembahasan pada saat rapat komisi pada Senin (5/4/2021) ,” masih kata Ahmad.

Di mata Ahmad Pemerintah Kota Bogor juga sudah melakukan hal yang terbaik.

Hal itu,karena sebelumnya Pemkot Bogor juga ikut memanggil anggota komisi 1 dan 2.Kata dia,pemanggilan dilakukan masih mengenai pengelolaan Pasar TU.

Ahmad menjelaskan bahwa pada saat melaksanakan rapat antar komisi,maka yang menjadi skala prioritas anggota komisi 2 adalah pembahasan seputar Pasar TU.

Namun ketika wartawan menanyakan terkait jumlah kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kota Bogor yang mencapai Rp150 miliar Ahmad pun menampakkan wajah terkejut. DIduga lantaran politisi PPP ini mengaku belum menerima laporan hasil audit dari BPKP

“Yang jelas kalau itu memang adalah temuan dan itu juga adalah fakta maka harus dilakukan proses hukum.Dan tanpa adanya pelaporan karena sudah merugikan negara maka aparat penegak hukum juga harus bergerak cepat,”pinta Ahmad.

Editor : Febri Daniel Manalu

Bagikan:

Tinggalkan Balasan