Bogor Times - Belum lama ini, beredar kabar bahwa Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto telah menandatangani perpanjangan jabatan direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya. Namun, informasi tersebut diperkirakan tidak akurat.
Diketahui, hingga saat ini Walikota Bogor dikabarkan masih melakukan pertimbangan serius terkait perpanjangan jabatan Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya, Muzakkir Abdullah, bersama direksi lainnya.
Seperti diberitakan sebelumnya,Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, belum memberikan kepastian terkait perpanjangan jabatan Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya Muzakkir Abdullah. "Saya masih melakukan kajian," ujar Bima Arya saat ditanya oleh wartawan pada Rabu, 29 Desember 2023 di Balaikota
Pada wawancara kedua yang dilakukan pada Sabtu, 7 Januari 2024, di Gedung Perpustakaan,Jalan Kapten Muslihat, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Bima Arya juga belum memberikan jawaban pasti terkait audit laporan keuangan dari Perumda Pasar Pakan Jaya. "Saya masih mempelajari semuanya,"ungkap Bima Arya.
Situasi ini semakin rumit dengan munculnya kritik dari berbagai pihak. Direktur Jaringan Advokasi Masyarakat Pakuan Pajadjajaran (JPP) Saleh Nurangga, secara terbuka mengkritik rencana perpanjangan jabatan Muzakkir. Saleh menilai kinerja Muzakkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang memuaskan.
Saleh Nurangga, menyoroti kinerja minim dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dugaan kebocoran pendapatan di lingkungan PD Pasar Pakuan Jaya. Menurutnya, hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas kepemimpinan direksi saat ini.
Saleh menegaskan bahwa laporan keuangan Perumda Pasar Pakuan Jaya harus diperiksa oleh aparat penegak hukum.
"Saya berharap bahwa pemeriksaan ini dapat membawa transparansi dan akuntabilitas ke dalam pengelolaan Perumda Pasar Pakuan Jaya menjadi lebih baik. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan cara efektif dan bertanggung jawab,"ungkap Saleh kepada wartawan Bogor Times ketika dikonfirmasi pada Selasa,23 Januari 2024.
Saleh Nurangga,menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan pasar. Menurutnya, jabatan penting dalam pengelolaan pasar seharusnya dipegang oleh individu yang memiliki prestasi dan kualifikasi yang memadai.
"Pengelolaan pasar seharusnya dipegang oleh orang yang memiliki prestasi dan kualifikasi, bukan berdasarkan faktor kedekatan atau faktor lainnya yang tidak berkaitan dengan kompetensi profesional," kata Saleh.
Pernyataan ini menunjukkan keinginan Saleh untuk melihat peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan pasar di Kota Bogor. Ini mencerminkan harapan banyak pihak yang menginginkan perubahan dalam pasar yang dikelola dan dioperasikan.
"Saya juga ingin mengkritik kinerja Dewan Pengawas (Dewas) yang diangkat, menurut saya,dewas harus kritis dan memiliki keahlian layaknya seperti seorang pakar.Kinerja Dewas dalam menentukan kebijakan tarif dan pengelolaan pasar sangat penting untuk meningkatkan kontribusi pasar terhadap PAD," tambahnya.
Saleh juga menyoroti permasalahan yang belum terselesaikan di bawah kepemimpinan Muzakkir."Sebagai warga Kota Bogor dan orang Sunda asli, saya melihat bahwa beberapa masalah yang belum terselesaikan di pasar-pasar di bawah pengelolaan Muzakkir, termasuk masalah perumusan kebijakan dan pengelolaan keuangan,"papar Saleh.
"Rakyat membutuhkan keberanian dan tindakan nyata dari walikota dan DPRD untuk memperbaiki situasi pasar di Kota Bogor," pungkas Saleh, menyuarakan harapan banyak pihak yang menginginkan perubahan.
Sebelumnya,Perpanjangan jabatan Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya, Muzakkir Abdullah, mendapat kritik dari anggota Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Edi Darmawansyah. Hal itu bukan tanpa sebab, Edi Darmawansyah menyoroti kecilnya nilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya di bawah kepemimpinan Muzakkir Abdullah.
