Bogor Times-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk tidak lagi menunjuk kader dari Partai Nasdem untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Jokowi menyatakan bahwa posisi tersebut diberikan kepada tokoh dari luar Nasdem, meskipun partai tersebut tidak berharap lagi mendapatkan posisi itu.
Jokowi menambahkan bahwa selama ini ia selalu memutuskan sendiri sosok-sosok yang akan mendampinginya sebagai pembantu-pembantu dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa pemilihan non-parpol untuk jabatan Menkominfo bertujuan untuk mempercepat proses kerja pemerintahan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Lebih lanjut, Jokowi enggan memberikan keterangan secara rinci apakah ia telah berkomunikasi dengan Nasdem setelah tidak menunjuk kader partai itu sebagai Menkominfo. Namun, ia kembali menekankan pentingnya bekerja dengan cepat untuk mencapai tujuan akhir dalam pemerintahan.
"Bahwa proses hukum harus tetap dihormati dalam perkara korupsi proyek BTS Kominfo, namun ia tidak ingin proyek tersebut terhenti dan mengalami kebuntuan. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan proyek BTS agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal,"kata Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menunjuk kader Partai Nasdem sebagai Menkominfo bukanlah bentuk pengabaian terhadap partai tersebut. Ia berpendapat bahwa dalam menjalankan pemerintahan, terdapat banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan, termasuk kebutuhan akan pengalaman dan keahlian khusus dalam bidang yang dibutuhkan.
"Untuk proses pemilihan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut dilakukan dengan cermat dan berdasarkan pertimbangan yang matang, dengan melihat rekam jejak dan kompetensi calon menteri. Hal ini penting agar pemerintahan dapat berjalan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan nasional yang telah ditetapkan,"tambah mantan Walikota Solo ini.
Dalam menjawab pertanyaan mengenai apakah sudah terjadi komunikasi dengan Nasdem mengenai penunjukan tersebut, Jokowi mengungkapkan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pemerintahan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, termasuk konsultasi internal dan eksternal. Namun, ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah agar pemerintahan dapat segera bekerja secara optimal untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa proyek-proyek strategis seperti BTS Kominfo tidak boleh terhenti, mengingat pentingnya layanan komunikasi dan informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia,"harap Jokowi.
Dalam konteks ini, Jokowi memberikan kepercayaan kepada Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan harapan bahwa Budi Arie dapat melanjutkan proyek BTS Kominfo dan mengoptimalkan pelayanan informasi dan komunikasi di seluruh negeri.
Diketahui bahwa Budi Arie Setiadi akhirnya dilantik sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate, kader Partai Nasdem, yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Jokowi menyatakan bahwa penunjukan Budi Arie Setiadi dilakukan berdasarkan pertimbangan pengalaman di media massa, Dewan Pers, dan perusahaan BUMN, yang diharapkan dapat membantu dalam menjalankan tugas sebagai Menkominfo.
