Bogor Times-Sebanyak 337 juta data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diduga bocor dan dijual di Internet.
Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan bahwa data berisi 337 juta baris informasi soal warga RI dijual di internet. Meskipun demikian, Kemendagri menyatakan bahwa data yang beredar tidak sesuai dengan format yang ada dalam Direktorat Jenderal Dukcapil.
Dalam keterangannya, Teguh Aprianto menyoroti potensi kebocoran data yang melibatkan 337 juta informasi warga Indonesia. Data tersebut diduga berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
"Melalui akun Twitter saya ingin menyampaikan kabar mengenai 337 juta data kependudukan yang diduga bocor dan tersebar di darkweb dengan nama akun RRR. Data yang diungkapkan mencakup berbagai informasi pribadi seperti nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir dan akta nikah, hingga tanggal pencetakan KTP,"kata Teguh pada Minggu,16 Juli 2023.
Selain itu,Teguh Aprianto, mengkritisi lembaga pemerintah, terutama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang dinilai kurang transparan dalam menangani kasus kebocoran data di Indonesia. Teguh menyatakan bahwa data yang bocor merupakan data publik, dan masyarakatlah yang menjadi korban dari kerugian tersebut.
"Namun, Kemendagri menemukan bahwa format data yang ada di breachforums tidak sesuai dengan database kependudukan yang saat ini dimiliki oleh Direktorat Dukcapil,"ungkap Teguh.
"Saya juga menyoroti bahwa rekomendasi untuk mengatasi masalah kebocoran data tidak pernah diberikan oleh pihak terkait,"singkatnya.
Meskipun kemungkinan kebocoran data tidak melibatkan data biometrik paspor RI, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan data dan mencegah potensi kebocoran yang lebih luas. Data biometrik paspor serta data dukung permohonan paspor tetap aman dan tidak terlibat dalam kasus ini.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, mengonfirmasi bahwa data yang diduga bocor di breachforums tidak sama dengan format elemen data yang ada dalam Direktorat Dukcapil.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kebenaran informasi yang beredar dan kompleksitas masalah keamanan data yang dihadapi oleh pemerintah.
Benny juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan investigasi lebih lanjut bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menangani dugaan kebocoran data ini.
"Saat ini, kemungkinan adanya kebocoran data pribadi warga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memastikan keamanan data dan melindungi privasi warga negara dari ancaman kejahatan siber,"papar Benny.
Selain itu, transparansi dalam menyikapi kasus seperti ini juga menjadi sorotan, agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan dapat diandalkan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan keamanan data ini.
"Saya juga berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi mengenai dugaan kebocoran data tersebut. Hal ini memungkinkan pihaknya untuk segera melakukan investigasi dan langkah-langkah tindak lanjut lebih cepat. Proses investigasi akan melibatkan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna mengungkap lebih lanjut mengenai kasus ini,"kata dia.
Meskipun data kependudukan yang diduga bocor mengandung informasi seperti nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir dan akta nikah, serta tanggal pencetakan KTP, Kemendagri menekankan bahwa data yang beredar di breachforums tidak sesuai dengan database kependudukan yang dimiliki saat ini.
