Menuju Kesuksesan Integrasi Perbankan Syariah dan Konvensional di Aceh: Tantangan, Strategi, dan Kolaborasi

Bogor Times-Perubahan kebijakan perbankan di Aceh yang mengharuskan bank-bank konvensional bertransformasi menjadi bank syariah berlangsung sejak Qanun Nomor 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berlaku pada 4 Januari 2019. Dalam Qanun tersebut, lembaga keuangan di Aceh wajib menyesuaikan dengan aturan tersebut dalam waktu paling lambat
3 tahun sejak diundangkan.

Salah satu bank yang telah menyesuaikan dengan aturan tersebut adalah Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP), yang mengubah seluruh kegiatan operasionalnya di Aceh menjadi bank syariah per November 2021. Dalam perkembangan terbaru, beberapa bank swasta seperti Bank Danamon Tbk. (BDMN) dan Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) masih mengkaji apakah cabang-cabang konvensional mereka akan kembali beroperasi di Aceh atau tidak.

Kepala Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa peralihan bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh tidak dapat dipaksakan dan memang terdapat masalah ketidaksiapan dalam proses transformasi tersebut.

Meskipun Pemda Aceh sempat membahas relaksasi bagi bank konvensional untuk beroperasi hingga 2026, akhirnya pada 2021 seluruh bank konvensional berhenti memberikan layanan di wilayah Aceh. Sementara itu, beberapa bank swasta, seperti BDMN dan BNGA, menyatakan bahwa saat ini belum ada rencana untuk mengoperasikan kembali cabang-cabang konvensional di Aceh.

Pemerataan antara bank konvensional dan bank syariah dilakukan untuk memajukan ekonomi Aceh serta memenuhi kebutuhan layanan perbankan warga setempat. Meskipun proses kembalinya bank konvensional di Aceh tidak akan mudah dan akan mempertimbangkan biaya pembukaan kantor, OJK memberi lampu hijau terkait rencana tersebut.

Dalam upaya mencapai kesepakatan yang tepat, bank-bank swasta harus berkoordinasi dengan pemerintah, regulator, otoritas, dan stakeholders lainnya. Semua pihak berkomitmen untuk mencari solusi yang optimal demi memberikan layanan yang baik dan berkesinambungan bagi nasabah di wilayah Aceh.

Dalam menghadapi perubahan ini, peran OJK sebagai pengawas perbankan akan terus memantau dan memberikan panduan bagi bank-bank yang terlibat untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak mengorbankan layanan kepada masyarakat di wilayah Aceh.

Seiring dengan peran OJK sebagai pengawas perbankan yang memantau dan memberikan panduan, pihak terkait juga perlu berkolaborasi dalam menyusun strategi yang lebih holistik untuk memastikan ketersediaan layanan perbankan yang optimal di Aceh.
Pemerintah daerah dan institusi terkait dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan bank syariah di Aceh.

Salah satu langkah penting adalah mengedukasi masyarakat tentang keuntungan dan manfaat dari bank syariah. Pendidikan tentang prinsip-prinsip syariah, produk dan layanan yang ditawarkan, serta keuntungan dalam mendukung perekonomian lokal harus lebih digalakkan.

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Aceh. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang layanan perbankan dan keuangan secara umum, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang memilih bank syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pemerintah daerah juga dapat menciptakan insentif dan regulasi yang mendukung bank syariah. Mendorong perkembangan infrastruktur perbankan syariah, seperti memfasilitasi pembukaan kantor cabang dan dukungan teknologi, akan membantu meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan program yang berfokus pada keuangan syariah. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengetahuan luas tentang sistem perbankan syariah akan mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di Aceh.

Di samping itu, bank-bank swasta yang masih mempertimbangkan kembali operasional cabang konvensionalnya di Aceh dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengkaji pasar dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui riset pasar yang mendalam, mereka dapat mengidentifikasi potensi dan peluang yang ada untuk memberikan layanan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Secara keseluruhan, pemerataan bank konvensional dan bank syariah di Aceh merupakan langkah penting dalam memajukan ekonomi wilayah tersebut. Dengan bekerja sama antara pemerintah daerah, OJK, bank-bank, dan masyarakat, dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri perbankan syariah di Aceh.

Dengan upaya kolaboratif dan kesadaran yang tinggi dari semua pihak terkait, diharapkan bahwa Aceh dapat menjadi contoh sukses bagi integrasi perbankan syariah dan konvensional yang berdampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.