Bogor Times-Perseteruan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan Partai Demokrat terus memanas dan melibatkan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ketua Partai Demokrat.
Terbaru, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan pencopotan Moeldoko dari jabatannya.
Dalam konflik yang melibatkan pihak-pihak politik ternama, Herzaky Mahendra Putra meminta Luhut Binsar Pandjaitan untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi agar mencopot Moeldoko dari posisi KSP.
Sebagai Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky menilai tindakan Moeldoko yang terlibat dalam upaya merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY sebagai tindakan yang mengganggu dan mencampuri urusan partai politik.
Namun, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan turut campur dalam perselisihan antara Moeldoko dan Partai Demokrat.
Dalam program televisi yang tayang di Kompas TV, Luhut menyebut tudingan AHY terhadap pemerintah sebagai "kampungan" dan berpotensi menciptakan persepsi negatif pada Presiden Jokowi. Luhut menekankan pentingnya menghindari konflik yang dapat merusak citra pemerintah.
Menanggapi pernyataan Luhut, Herzaky berpendapat bahwa di negara demokrasi, semua orang berhak menyampaikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. Ia meminta Luhut untuk tidak merespons kritikan dari AHY dengan emosional dan mengingatkan bahwa respons seperti itu bukanlah ciri dari sistem demokrasi yang terbuka dan inklusif.
Perseteruan antara Moeldoko dan Partai Demokrat serta keterlibatan pihak lain seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan AHY menimbulkan ketegangan dalam dunia politik Indonesia. Sementara Herzaky berusaha mendesak pencopotan Moeldoko, Luhut mengingatkan akan pentingnya menjaga citra pemerintah dan menghindari persepsi negatif yang dapat muncul akibat konflik politik tersebut.
Akankah Presiden Jokowi memberikan tanggapan atas permintaan Herzaky untuk mencopot Moeldoko dari jabatannya? Bagaimana perkembangan selanjutnya dalam perseteruan antara Moeldoko dan Partai Demokrat? Semua pertanyaan ini menarik untuk diikuti dalam dinamika politik Indonesia ke depan.
Perseteruan antara Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan Partai Demokrat terus memanas dan melibatkan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ketua Partai Demokrat.
Terbaru, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan pencopotan Moeldoko dari jabatannya.
Dalam konflik yang melibatkan pihak-pihak politik ternama, Herzaky Mahendra Putra meminta Luhut Binsar Pandjaitan untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi agar mencopot Moeldoko dari posisi KSP. Sebagai Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky menilai tindakan Moeldoko yang terlibat dalam upaya merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY sebagai tindakan yang mengganggu dan mencampuri urusan partai politik.
Namun, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan turut campur dalam perselisihan antara Moeldoko dan Partai Demokrat. Dalam program televisi yang tayang di Kompas TV, Luhut menyebut tudingan AHY terhadap pemerintah sebagai "kampungan" dan berpotensi menciptakan persepsi negatif pada Presiden Jokowi. Luhut menekankan pentingnya menghindari konflik yang dapat merusak citra pemerintah.
Menanggapi pernyataan Luhut, Herzaky berpendapat bahwa di negara demokrasi, semua orang berhak menyampaikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. Ia meminta Luhut untuk tidak merespons kritikan dari AHY dengan emosional dan mengingatkan bahwa respons seperti itu bukanlah ciri dari sistem demokrasi yang terbuka dan inklusif.
Perseteruan antara Moeldoko dan Partai Demokrat serta keterlibatan pihak lain seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan AHY menimbulkan ketegangan dalam dunia politik Indonesia. Sementara Herzaky berusaha mendesak pencopotan Moeldoko, Luhut mengingatkan akan pentingnya menjaga citra pemerintah dan menghindari persepsi negatif yang dapat muncul akibat konflik politik tersebut.
