Bogor Times-Suasana politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin memanas dengan munculnya kritik tajam terhadap langkah-langkah deklarasi dukungan calon presiden (capres) oleh beberapa partai politik. Salah satu suara kritis yang mengemuka datang dari Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam.
Kritik yang diutarakan oleh Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, telah memantik perdebatan mengenai integritas dan transparansi dalam proses politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam sorotannya, Ridwan Hisjam dengan tegas menekankan betapa pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh partai politik sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Dalam suasana persiapan Pilpres yang semakin memanas, peran partai politik dalam menentukan dukungan terhadap calon presiden (capres) menjadi semakin signifikan. Kritik Ridwan Hisjam dapat diartikan sebagai panggilan untuk seluruh pihak terlibat dalam proses politik agar mengedepankan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi.
"Saya ingin mempertanyakan langkah beberapa partai politik, termasuk Partai Golkar, yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden tertentu tanpa melalui mekanisme yang sesuai, seperti musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang diatur dalam konstitusi partai.Meskipun partai memiliki hak untuk mengubah dukungannya, langkah tersebut seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,"tanya politisi senior Golkar ini.
Kritik yang diutarakan oleh Anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini memicu perdebatan lebih lanjut mengenai pentingnya menjaga integritas dan prinsip demokrasi dalam proses politik.Tantangan besar dihadapi oleh partai politik dalam menjaga kesolidan internal dan sekaligus menjalankan proses politik yang adil dan terbuka. Kritik Ridwan Hisjam mungkin hanya merupakan permulaan dari serangkaian diskusi dan pembahasan yang akan terus bergulir menjelang Pilpres 2024.
"Deklarasi yang dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah keputusan Airlangga, bukan keputusan Partai Golkar secara keseluruhan," ujar Ridwan Hisjam, menyoroti perbedaan antara inisiatif individu dan keputusan resmi partai dalam menentukan dukungan capres.
Pernyataan ini turut memunculkan pertanyaan mengenai proses pengambilan keputusan dalam partai politik dan apakah deklarasi tersebut mencerminkan pandangan dan keputusan mayoritas anggota Partai Golkar. Ridwan Hisjam menilai bahwa mekanisme partai, seperti musyawarah nasional luar biasa (munaslub), seharusnya menjadi sarana utama dalam menentukan dukungan terhadap capres.
Dalam pernyataannya, Ridwan Hisjam menegaskan bahwa meskipun partai memiliki hak untuk mengubah dukungannya, langkah tersebut wajib melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam konstitusi partai. Ia mengingatkan bahwa meski beragam pilihan capres bisa didukung, mekanisme melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) harus tetap diikuti. Menurut Ridwan, prosedur ini merupakan jaminan menjaga integritas dan transparansi partai.
"Aturannya itu capresnya Airlangga. Bahwa dia mau merubah ya boleh. Mendukung Prabowo boleh, dukung Ganjar boleh, dukung Anies boleh, dukung dirinya boleh. Tapi harus melalui 1 prosedur, iya (munaslub). Aturannya tetap harus dilewati. Kalau enggak, bisa digugat itu sama anggota di Golkar karena tidak melalui proses administrasi konstitusi yang benar," tegas Ridwan Hisjam.
Ridwan juga menegaskan bahwa pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) menjadi langkah krusial jika Partai Golkar berniat mengubah dukungannya dari satu calon presiden ke calon presiden lainnya. Ini mempertegas komitmen partai dalam menjalankan mekanisme demokratis dan memberikan ruang bagi partisipasi seluruh anggota partai dalam menentukan arah politik yang diambil.
Dalam tengah perbincangan tentang mekanisme partai dan transparansi dalam menentukan dukungan calon presiden (capres), Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengungkapkan rasa herannya terkait reaksi pengurus pusat Partai Golkar terhadap isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang semakin berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
Ridwan Hisjam menyatakan keheranannya atas perasaan takut yang dirasakan oleh pengurus pusat Golkar terhadap isu munaslub yang sedang ramai diperbincangkan. Ia menegaskan bahwa musyawarah nasional luar biasa (munaslub) merupakan institusi tertinggi dalam Partai Golkar, yang memiliki potensi untuk memperkuat soliditas dan dukungan partai terhadap calon presiden yang diputuskan.
"Munaslub itu adalah institusi tertinggi di Golkar. Jadi kalau dijadwalkan munaslub dan semua kabupaten/kota dikumpulkan se-Indonesia, terus memberikan dukungan kepada capres yang diputuskan, kan tambah kuat. Daripada hanya 38 DPD. Maka Golkar akan makin solid. Bahwa di situ terjadi perubahan ketum atau tidak, tergantung DPP," jelas Ridwan Hisjam.
Pernyataan Ridwan ini menggarisbawahi pentingnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sebagai forum yang mampu memperkuat persatuan dan kesatuan Partai Golkar serta memberikan suara yang lebih kuat dalam mendukung calon presiden yang dipilih. Pihaknya juga menegaskan bahwa hasil dari musyawarah nasional luar biasa (munaslub) akan membentuk pondasi yang kokoh bagi partai, tanpa mengabaikan kemungkinan perubahan kepemimpinan yang mungkin terjadi di tingkat pusat.
