Bogor Times - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh berencana menggelar aksi demo secara bergelombang dan besar-besaran mulai 21 September 2023 hingga Januari 2024 di seluruh Indonesia.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi demo tersebut akan dilakukan untuk menuntut kenaikan upah minimum sebesar 15% dan pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
"Aksi besar-besaran ini akan diawali dari Partai Buruh di pusat, pada 21 September 2023, sampai 25 Januari 2024 nanti. Sehingga, hari-hari ke depan adalah hari demonstrasi, panjang dan bergelombang," tegasnya.
Iqbal mengatakan, aksi demo tersebut akan diikuti oleh jutaan buruh dari berbagai serikat pekerja di seluruh Indonesia. Ia berharap, aksi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah agar segera memenuhi tuntutan para buruh.
"Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan hak-hak buruh," kata Iqbal.
Berikut adalah beberapa tuntutan yang akan disuarakan oleh para buruh dalam aksi demo tersebut:
Kenaikan upah minimum sebesar 15%
Pencabutan UU Cipta Kerja
Tolak revisi UU Ketenagakerjaan
Tolak privatisasi BUMN
Tolak upah murah
Tolak kenaikan harga BBM dan tarif listrik
Aksi demo tersebut diperkirakan akan berdampak pada kemacetan lalu lintas di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan menyesuaikan perjalanannya.
Adapun aksi partai buruh dan KSPI tersebut untuk wilayah Jabodetabek akan berpusat di Istana Negara dan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dengan jumlah masa hampir 10 ribu buruh.
Aksi demo tersebut diperkirakan akan berdampak pada kemacetan lalu lintas di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan menyesuaikan perjalanannya.
Menanggapi rencana aksi demo tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk memenuhi tuntutan para buruh.
"Pemerintah akan terus berdialog dengan para buruh untuk mencari solusi terbaik," kata Ida.
Ida mengatakan, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi terkait UU Cipta Kerja kepada para buruh. Ia berharap, para buruh dapat memahami manfaat dari UU tersebut.
"Kami berharap, para buruh dapat memberikan masukan konstruktif untuk kemajuan bangsa,"pungkas Ida.