Bogor Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan siap menjadi salah satu pihak pertama yang pindah dan tinggal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
"Saya siap jadi pionir pindah ke IKN,"tegas Basuki di Bogor, Sabtu 24 September 2023.
Basuki mengatakan, saat ini progress pembangunan IKN Nusantara sudah sekitar 40 persen, dan pada 2024 secara bertahap pemerintahan akan pindah ke IKN.
"Kami menargetkan pada tahun 2024, infrastruktur dasar di IKN sudah selesai, sehingga pemerintahan bisa mulai pindah,"jelas Basuki.
Basuki menambahkan, pihaknya akan terus bekerja keras untuk mempercepat pembangunan IKN Nusantara. Ia berharap IKN Nusantara dapat menjadi kota yang modern, ramah lingkungan, dan inklusif.
Basuki Hadimuljono menjelaskan, keputusannya untuk pindah ke IKN Nusantara merupakan bentuk komitmennya untuk mendukung pembangunan IKN. Ia ingin menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk turut mendukung pembangunan IKN.
"Saya ingin menunjukkan bahwa saya yakin dengan IKN Nusantara," kata Basuki.
Progress Pembangunan IKN Nusantara
Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, progress pembangunan IKN Nusantara per September 2023 sudah mencapai sekitar 40 persen. Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan bendungan, telah dilakukan secara bertahap.
Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara akan selesai pada tahun 2024. Setelah itu, pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas umum lainnya akan dilakukan secara bertahap.
"Saya ingin IKN Nusantara menjadi kota yang bisa menjadi contoh bagi dunia,"tambah Basuki.
Keputusan Basuki Hadimuljono untuk pindah ke IKN Nusantara merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan IKN. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk turut mendukung pembangunan IKN.
IKN Nusantara merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Pembangunan IKN Nusantara membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.