Bogor Times, Jakarta- Basuki Tjahaja Purnama mengkritisi praktik bantuan sosial alias bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu, pembagian bansos hanya terjadi di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja.
“Negara Indonesia seharusnya dibangun atas prinsip keadilan sosial, bukan sekadar memberi bantuan sosial. Konsep itu, berasal dari proklamator Indonesia, yaitu Soekarno,"ucapnya.
Oleh karena itu, Ahok menyebut dirinya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk memperjuangkan cita-cita itu.
Baca Juga: Jabatan 3 Direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya Batal Diperpanjang Oleh Walikota Bogor
Baca Juga: Rukun Jumat Menurut Ulama Imam Syafi'i
Baca Juga: Khutbah Jum'at Hanya Satu Rukun Sajam, Simak Pendapat Madzhab Hanafi
“Negara ini didirikan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial,” kata dia.
Jelang pemilu 2024, Jokowi gencar memberikan bansos kepada masyarakat. Ada dua program bansos berjalan yang diberikan Jokowi, bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan.
Mengulas, menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa bansos merupakan instrumen dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ia menjelaskan, anggaran yang digelontorkan untuk bansos pada tahun 2023 lalu mencapai Rp 476 triliun.
Baca Juga: Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Bisa Menyembuhkan Kebutaan
Baca Juga: Lebih dari 5000 Jamaah dan Jamiyyah NU Meriahkan Harlah NU ke-101 PCNU Kabupaten Bogor
Anggaran ini untuk program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.
Sedangkan untuk tahun 2024, Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos naik 20 persen menjadi Rp 496 triliun. Ia mengatakan realisasi perkembangan anggaran bansos akan terus dimonitor.
Adapun pada 29 Januari 2024, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan program bansos baru menjelang Pemilu 2024. Kali ini bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan.