Bogor Times-Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, menghadapi tekanan terkait posisinya setelah Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat pada Minggu,9 Juli 2023 malam.
Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) 2019, yang sebelumnya mendukung Airlangga sebagai calon presiden pada 2024.
Pada 2017, Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub), menggantikan Setya Novanto.
Sebagai kader terdepan partai, Airlangga kemudian diusung sebagai calon presiden pada 2024 melalui musyawarah nasional (munas) pada 2019. Keputusan ini juga diperkuat melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada tahun 2021.
Namun, setelah empat tahun berlalu, arah politik Golkar masih belum jelas. Partai ini masih belum memutuskan apakah akan membentuk poros sendiri atau bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Hal ini menjadi perhatian mengingat pemilihan presiden tinggal tujuh bulan lagi. Partai Golkar perlu mempersiapkan diri agar tidak tertinggal dan kalah dalam pemilu.
Selain itu, elektabilitas Airlangga sebagai calon presiden tampaknya tidak menjanjikan. Airlangga kesulitan untuk mengejar popularitas dan elektabilitas kandidat lain seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, atau Anies Baswedan.
Nama Airlangga hanya menempati urutan sepuluh besar dalam survei-survei. Bahkan sulit bagi Airlangga untuk masuk ke dalam lima besar.
Selain itu, elektabilitas Airlangga sebagai calon presiden tampaknya menghadapi tantangan. Meski Airlangga berusaha meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya, namun sulit baginya untuk bersaing dengan kandidat lain seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, atau Anies Baswedan. Survei-survei menempatkan Airlangga di luar lima besar calon presiden yang populer.'
Kondisi ini membuat Dewan Pakar Partai Golkar merasa khawatir. Para elit partai yang tergabung dalam Dewan Pakar mengadakan Rapat Pleno pada Minggu, 9 Juli 2023. Dalam rapat tersebut, ada tiga rekomendasi yang harus dijalankan Airlangga sebagai Ketua Umum partai.
Rekomendasi pertama adalah meminta Airlangga membentuk poros baru di luar koalisi yang sudah ada, dengan memastikan bahwa poros baru tersebut memenuhi syarat electoral presidential threshold. Tujuannya adalah agar Partai Golkar dapat memperoleh posisi dan kedudukan yang menguntungkan dalam pemilihan presiden, sehingga memiliki basis dukungan yang kuat.
Selain itu, dengan adanya poros baru ini, diharapkan semangat para calon anggota legislatif Partai Golkar akan bangkit sebagai pejuang partai yang siap bertarung dalam pemilu legislatif pada Pemilu 2024.
Rekomendasi kedua, yang sejalan dengan rekomendasi pertama, adalah agar Airlangga Hartarto, selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar dan mandataris Munas X, mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Ia juga diharapkan menetapkan pasangan calon wakil presiden sebelum akhir Agustus 2023.
Rekomendasi ketiga, dalam rangka menyongsong Pemilu 2024 yang sukses, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto dan Partai Golkar menyelenggarakan Program "Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat" di seluruh Indonesia, sebagai upaya untuk memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden.