Bogor Times-Pengadilan Tipikor Semarang pada Kamis,3 Juli 2023 menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi, mengungkapkan bahwa Menhub Budi Karya Sumadi diduga telah menitipkan kontraktor untuk proyek pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di beberapa daerah.
Dalam kesaksiannya, Harno Trimadi menyatakan bahwa pihak yang diduga dititipkan oleh Menhub tersebut antara lain ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras, dan anggota DPR RI.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Gatot Sarwadi, Harno Trimadi menjelaskan bahwa arahan mengenai kontraktor titipan disampaikan langsung oleh Budi Karya. Beberapa kontraktor yang diduga dititipkan oleh Menhub tersebut terlibat dalam proyek peningkatan jalur kereta api Lampegan-Cianjur yang terbagi dalam empat paket.
"Disampaikan sudah ada yang dipastikan ikut di dua paket, yakni anggota DPR dan Pak Wahyu," kata Harno Trimadi pada Rabu,2 Agustus 2023.
Harno Trimadi menjelaskan bahwa nama Wahyu, yang diduga sebagai titipan Menhub, diduga merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo. Saksi juga menyebut adanya kontraktor lain yang menjadi titipan Menhub, yaitu seorang pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras.
Billy Haryanto atau Billy Beras, kata Harno, ikut dalam lelang paket pekerjaan jalur ganda KA "elevated" antara Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 s.d. KM 106+900 (JGSS 4). Selain itu, Harno juga menyebut nama Ibnu, yang dijelaskan sebagai teman dekat Menhub Budi Karya.
Pengadilan Tipikor Semarang telah memeriksa Harno Trimadi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto.
Dion didakwa memberikan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan total mencapai Rp27,9 miliar agar memperoleh pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di tiga provinsi.
"Proyek-proyek jalur kereta api yang dikerjakan oleh perusahaan jasa konstruksi di bidang perkeretaapian tersebut masing-masing berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan,"tambah Harno Trimadi.
Kasus dugaan suap yang menjerat Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, telah menarik perhatian publik terkait dugaan keterlibatan beberapa pihak terkemuka. Keterlibatan ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras, dan anggota DPR RI dalam kasus ini menjadi sorotan media dan masyarakat.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Harno Trimadi, pejabat Kemenhub yang menjadi saksi, menyebutkan bahwa ada arahan langsung dari Menhub Budi Karya Sumadi untuk menitipkan kontraktor dalam proyek-proyek jalur kereta api. Pengakuan Harno ini menambah kompleksitas kasus tersebut dan menimbulkan pertanyaan mengenai proses pengadaan proyek dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalamnya.
Pihak-pihak yang disebutkan dalam kesaksian Harno Trimadi memiliki reputasi dan pengaruh yang signifikan di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan integritas dalam pengadaan proyek infrastruktur di Indonesia.
"Pemerintah dan lembaga hukum terkait harus bertindak cepat dan tegas untuk melakukan penyelidikan dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan objektif. Kasus ini juga harus menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa tindakan korupsi dan penyuapan dalam pengadaan proyek infrastruktur tidak akan ditoleransi,"pinta Harno Trimadi.
Selain itu, penting bagi pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengadaan proyek infrastruktur. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyuapan serta memastikan penggunaan anggaran publik yang efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara kasus ini masih berada dalam proses hukum, masyarakat berharap bahwa keadilan akan ditegakkan dan pihak-pihak yang terlibat akan dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pijakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.