Bogor Times-Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, M. Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ), mengkritik wacana penggunaan motor listrik sebagai kebijakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta.
MTZ mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan efektif dalam mengurangi kemacetan dan menduga adanya motif bisnis yang tersembunyi di baliknya.
"Kebijakan ini tidak akan efektif dalam mengurangi kemacetan," kata Taufik saat dihubungi pada Minggu, 20 Agustus 2023.
Bahkan, bisa jadi malah menambah kemacetan, karena ASN akan berlomba-lomba membeli motor listrik.Taufik juga mempertanyakan motif bisnis di balik kebijakan ini. Dia menduga bahwa ada pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan dari kebijakan ini, dengan menjual motor listrik kepada ASN dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran.
"Kami meminta agar pemerintah DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan ini.Kebijakan ini tidak efektif dan berpotensi merugikan masyarakat,"singkat dia.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tetap mempertahankan kebijakan ini. Dia mengatakan bahwa kebijakan ini penting untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota.
"Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang, sehingga bisa membantu mengurangi polusi udara," kata Heru.
Heru juga mengatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta akan memberikan subsidi kepada ASN yang membeli motor listrik. Subsidi ini diberikan untuk membantu ASN membeli motor listrik dengan harga yang lebih terjangkau.
"Kami berharap agar ASN dapat mendukung kebijakan ini.Kebijakan ini penting untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat,"jelas Heru.
Perdebatan tentang kebijakan penggunaan motor listrik oleh ASN DKI Jakarta masih akan terus berlangsung. Namun, pemerintah DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk menerapkan kebijakan ini, dengan harapan dapat mengurangi polusi udara di Ibu Kota.