Bogor Times-Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengomentari kontroversi yang diakibatkan oleh dukungan terbuka Budiman Sudjatmiko kepada calon presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Dalam suatu pernyataan, Hasto menyatakan bahwa tindakan politik yang terlihat sebagai upaya pembelahan (divide et impera) sebenarnya mencerminkan ketidakpercayaan diri dari pihak yang melakukannya.
"Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana," lanjut Hasto Kristiyanto dengan penekanan. Pernyataan ini mencerminkan pandangan PDIP bahwa tindakan semacam itu mungkin dilakukan sebagai strategi untuk meraih dukungan atau keuntungan politik, terlepas dari konsekuensi pembelahan yang dapat ditimbulkan,"ujar Hasto kepada wartawan pada Minggu,20 Agustus 2023.
Hasto Kristiyanto juga memberi perhatian khusus pada lokasi deklarasi dukungan yang dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko dan Prabowo Subianto di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Menurutnya, tindakan tersebut sebenarnya akan memperkuat soliditas kader PDIP di Jawa Tengah, dengan memberikan dorongan untuk semakin bersatu dan solid dalam menghadapi dinamika politik yang makin rumit.
"Keputusan mengenai sanksi terhadap Budiman Sudjatmiko akan diambil pada hari Senin, 21 Agustus 2023. Pihak partai telah memastikan bahwa tindakan yang dilakukan Budiman Sudjatmiko akan mendapat respons disiplin yang tegas sesuai dengan aturan partai," ujar Hasto Kristiyanto.
Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, akan menjadi pihak yang menyampaikan jenis sanksi yang akan diberikan kepada Budiman Sudjatmiko. Keseriusan partai dalam menjaga disiplin internal dan integritas organisasi dalam menghadapi situasi seperti ini tampaknya menjadi hal yang sangat diutamakan.
PDI Perjuangan (PDIP) telah menegaskan sikapnya dalam menghadapi situasi kontroversial terkait dukungan seorang kader partai terhadap calon presiden dari partai lain. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa Komarudin Watubun, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, akan memutuskan jenis sanksi yang akan diberikan kepada Budiman Sudjatmiko.
"Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, akan mengumumkan jenis sanksi yang akan diberikan pada hari Senin. Ia menegaskan bahwa partai tidak akan mentolerir tindakan indisipliner dari kader-kadernya. Sanksi yang mungkin diberikan adalah mengundurkan diri atau pemecatan," sambung Hasto Kristiyanto.
Ketegasan partai ini menunjukkan bahwa tindakan indisipliner yang dilakukan oleh kader-kadernya tidak akan dibiarkan begitu saja. PDIP sebagai partai politik dengan struktur organisasi yang kuat dan jelas, memiliki aturan yang harus diikuti oleh setiap kader.
Hasto Kristiyanto menekankan bahwa partai tidak akan mentolerir tindakan-tindakan yang dapat mengganggu integritas dan soliditas internal partai. Oleh karena itu, Komarudin Watubun akan mengumumkan jenis sanksi yang akan diberikan pada hari Senin, sebagai tindakan responsif dan penegakan disiplin internal.
Meskipun sanksi yang akan diberikan belum secara rinci diungkapkan, namun mengundurkan diri atau pemecatan menjadi opsi yang mungkin. Keputusan ini akan menjadi pembelajaran bagi semua kader PDIP untuk tetap mematuhi aturan partai dan menjaga integritas organisasi dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks.