Bogor Times - Dokter spesialis di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bila hak mereka tidak diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab, maka mereka tidak akan bertanggung jawab terhadap pasien di luar jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Papua, dr. Isak N. Rumbai, mengatakan pernyataan ini merupakan bentuk protes dari para dokter spesialis terhadap pemerintah. Ia menjelaskan bahwa dokter spesialis di Papua memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang besar, namun mereka tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah.
"Dokter spesialis di Papua harus bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat namun juga harus dihargai oleh pemerintah atas kerja kerasnya,"katanya kepada wartawan pada Senin,29 Agustus 2023.
Ia mengatakan bahwa salah satu bentuk penghargaan yang layak bagi dokter spesialis adalah kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebab,saat ini TPP dokter spesialis di Papua masih jauh di bawah standar, bahkan lebih rendah dari TPP dokter spesialis di provinsi lain.
"TPP dokter spesialis di Papua harus dinaikkan, minimal sama dengan provinsi lain,"jelas dr. Isak.
Selain itu, dr Isak juga meminta Pemprov Papua untuk menyetarakan TPP antar-dokter spesialis, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN. Ia mengatakan bahwa TPP dokter spesialis non-ASN jauh lebih rendah dari dokter spesialis ASN.
"Kami berharap Pemprov Papua dapat segera mengakomodasi tuntutan dokter spesialis ini. Jika tidak,IDI Papua akan mengambil langkah-langkah lanjutan,"tegas dia.
"TPP dokter spesialis di Papua harus dinaikkan, minimal sama dengan provinsi lain,"singkat dr Isak.