Bogor Times,Kota Bogor-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mengatakan akan mengalihkan anggaran program kerjanya untuk menangani dampak Covid-19 di triwulan akhir tahun 2021 ini.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bogor,Atang Trisnanto,dalam Rapat Banggar sebelum pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2021,itu diputuskan.
Keputusan Banggar tersebut diambil setelah melakukan rapat selama 2 hari bersama Sekretariat DPRD Kota Bogor. Rapat ini katanya,khusus menyisir berbagai program kerja DPRD yang masih bisa ditunda, tidak prioritas, ataupun bentuk penghematan.
“Setidaknya ada minimal Rp 13 M anggaran program kerja DPRD yang siap digeser untuk penanganan dampak covid-19 pada APBD Perubahan 2021, khususnya digunakan untuk sebagai anggaran bansos maupun program pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan bisa lebih,” jelas Atang.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor,angka kemiskinan di Kota Bogor kata dia mengalami peningkatan pada tahun 2019 dari 5,77% menjadi 6,68% persen di tahun 2020 yang diakibatkan Pandemi Covid 19.
Angka tersebut katanya bisa mungkin bertambah dengan pemberlakukan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 pada Juli hingga Agustus kemarin. Atas dasar itulah, penggeseran anggaran sebesar RP 13 miliar itu akan difokuskan pada pemulihan ekonomi ditengah Pandemi Covid 19.
“Setidaknya ada minimal Rp 13 miliar anggaran program kerja DPRD yang siap digeser untuk penanganan dampak Covid-19 pada APBD perubahan 2021, khususnya untuk digunakan sebagai anggaran bansos maupun program pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan bisa lebih,” ucap Atang, Selasa (31/8/2021).
Baca Juga: Waspada Sejumlah Wilayah di Indonesia Akan Alami Kekeringan
Program penanganan masalah kesehatan dan ekonomi menjadi konsen utama pada pembahasan APBDP 2021. Dari aspek kesehatan, masalah yang dihadapi saat puncak covid-19 Juni-Juli bisa diperbaiki dengan program serta anggaran yang memadai.
Di sisi lain, program penanggulangan masalah sosial dan pemulihan ekonomi juga harus disiapkan. Caranya dengan melakukan pergeseran anggaran pada masing-masing SKPD termasuk anggaran DPRD”,kata Atang lagi.
Dan angka tersebut bisa memungkinkan bertambah dengan pemberlakukan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 selama Juli sampai Agustus kemarin.
Atas dasar itulah, lanjut Atang, pergeseran anggaran DPRD akan difokuskan pada pemulihan ekonomi.
Atang menjelaskan,pemulihan ekonomi bisa dilakukan dengan cara melakukan penguatan terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM).