BogorTimes-Pemerintah Indonesia harus bercermin dengan kasus Covid-19 yang melonjak naik pada putaran kedua beberapa bulan lalu.
Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus mewaspadai dengan mencegah putaran ketiga yang serentak bisa menyapu bersih masyarakat indonesia kapan saja dan dimana saja akan terjadi kembali.
Dengan demikian, meski di waspadai, harus berhati hati dan mawasdiri, hal ini di sampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siradj.
Baca Juga: Aksi Balasan, PP Hancurkan Posko BPPKB
Lagi lagi beliau terus memberikan masukan dan mengultimatum pemerintah Indonesia bahwa pandemi Covid-19 hari ini masih sangat rentan dan masih sangat perlu di perhatikan dengan betul betul.
Walaupun sebenar nya hari ini pandemi covid-19 di Indonesia dinyatakan sudah turun, walupun demikian masih ada pandemi ini, oleh sebab itu Jangan lengah sedikit pun.
"Menurut keterangan epidemiolog, berdasarkan pola kurva tiga-lima bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir 2021.
Baca Juga: BPPKB Sumedang Rusak Posko PP, Tiga Anggota Luka-luka
Dari sisi tengah, NU mendukung percepatan vaksinasi agar segera terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas," ujar KH. Said Aqil Siradj saat memberikan sambutan dalam kegiatan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2021, Sabtu 25 September 2021 di Jakarta.
Lebih lanjut, beliau mengungkapkan seraya meminta agar pemerintah harus selalu dan tak bosan bosan nya memperhatikan betul betul sistem yang akurat dan terstruktur kerja kesehatan nakes secara nasional yang ada saat ini. harus di perhatikan betul betul itu, jangan sampai lengah,"ujar nya.
Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas).
Baca Juga: Tundukanlah Nafsumu Sebelum Engkau Ditundukannya.
Untuk mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta memperkuat ekosistem kesehatan, mulai kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas RS dan Puskesmas, dan produksi alkes (alat kesehatan).
"Saat ini, sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," KATA KH. Said Aqil Siradj dilaporkan laman resmi NU.***
Sumber: NU