Bogor Times- Dugaan praktek pengumpulan sejumlah Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) milik program KPM Sembako Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di oleh oknum pengurus di Kecamatan Gunungsindur, menjadi sorotan dari aktivis Pemuda Karang Taruna Gunungsindur.
Aktivis Pemuda Karang Taruna Gunungsindur, Reza mempertanyakan fungsi dari surat edaran (SE) Kemensos Nomor 5370/6.1/BS.01/12/21 Perihal Percepatan Penyaluran Program Sembako dan BPNT PPKM melalui tunai.
"Melihat kondisi keterlambatan layanan komoditas yang sangat lama, menjadi bukti ketidaksiapan PT. AAM PRIMA ARTA sebagai pemasok untuk memenuhi program kebutuhan BPNT di Kecamatan Gunung Sindur," ujarnya.
Baca Juga: Polri Gandeng PB INSPIRA Untuk Mengawali Tahun Dengan Berbagi.
Reza sapaan akrabnya pun menegaskan, semestinya pemerintah membela masyarakat yang memang membutuhkan penyebaran BPNT tersebut, bukan justru pelindung dari penyedia. "Pemerintah dan TKSK harus membela kepentingan warganya dalam hal ini adalah KPM khususnya di Kecamatan Gunungsindur," tegasnya.
Untuk itu, dia menambahkan beberapa titik kejanggalan yang sulit untuk dilanggar, diantaranya adalah pengumpulan KKS, adanya penggesekan KKS terlebih dahulu tanpa melibatkan KPM serta belum adanya penerimaan untuk KPM dalam kurun waktu 2 pekan ini.
Seharusnya, sudah ditayangkan dilakukan pada bulan Desember lalu, tapi sampai sekarang belum ada sama sekali kapan akan disalurkan. Ini sudah masuk ranah pidana, dan kami akan mengambil tindakan tegas untuk mengusut dugaan temuan ini. Jangan korbankan warga penerima BPNT ini, dengan adanya kaitan bisnis antara agen dan pemasok. Sehingga terjadi pengiriman BPNT kepada masyarakat seolah-olah hal yang lumrah oleh mereka," tuturnya.
Baca Juga: Untuk Para Pendaki, Waspada ! Semeru Luncurkan Awan Panas Guguran Capai 5 Ribu Meter
Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di nomor wilayah terus memuai polemik. Berbagai hal terkait hal tersebut, tepat dari status ekonomi Keluarga Penerima (KPM), mekanisme penyediaan, kualitas dan kuantitas dari barang yang diterima KPM serta banyak lagi hal yang terus disoroti oleh warga masyarakat.
Di Kecamatan Gunungsindur, sejumlah warga kembali menemukan adanya praktik pengumpulan nomor Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) milik program KPM BPNT oleh petugas pengurus di wilayah kecamatan tersebut.
“Bahkan menurut keterangan masyarakat Desa Cibinong berinisial AD, kartu sudah dikumpulkan sejak dua minggu lalu kepada pengurus lingkungan, namun sampai saat ini dikembalikan dan barang belum diberikan,” ungkap Suparman, PK KNPI Gunungsindur, Selasa (4/01/2022).
Baca Juga: Polisi Tembak Mati Pengedar Sabu Jaringan China
Kondisi yang sama, lanjut Suparman, juga terjadi di wilayah Desa Pedurenan. Masyarakat mengeluhkan kartu (KKS) milik para KPM telah dikumpulkan sejak pertengahan bulan Desember 2021, tapi hingga saat kartu tersebut dikembalikan dan belum diterima oleh KPM.
Mpay sapaan akrabnya menambahkan, dengan kondisi harga/yang meroket dan langkanya komoditas, seharusnya para agen e-warong dapat mengalirkan program BPNT secara tunai dan jangan keringkan masyarakat berupa hal-hal yang dapat terkena imbas dari keterlambatan ini.” tandas Suparman.
Sementara Ketua TKSK Gunungsindur, Sayati menjelaskan bahwa penyampaian BPNT akan dilakukan dalam minggu ini. Ia menyebutkan, saat ini barang tengah dipersiapkan oleh pemasok (penyedia barang) dan sedang dalam perjalanan untuk didistribusikan.