Bogor Times- Sidang dugaan suap auditor BPK pada Senin (5/9/2022) malam seketika heboh ketika Kuasa Hukum terdakwa Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin, Dinalara Butar Butar mengungkap adanya dugaan konspirasi antara DPRD Kabupaten Bogor dengan salah satu petugas KPK.
Dinalara mengungkap adanya kolaborasi antara onum DPRD dan KPK sehingga membuat kliennya berurusan dengan KPK. Fakta tersebut membuat para pengunjung sidang yang hingga malam bertahan menyoraki Jaksa KPK.
Kolaborasi itu diungkap berdasarkan notulensi pertemuan dalam buku agenda milik terdakwa Maulana Adam Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang dituangkan pada berita acara pemeriksaan (BAP).
Baca Juga: Cetak Dua Gool, BMaung Jadi Juara
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Maulana Adam, Ketua DPRD Rudy Susmanto, anggota DPRD Usep Supratman, Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanudin, Kepala Dinas Pendidikan Juanda Dimansyah, serta Kepala Dinas Kesehatan Mike Kaltarina.
"Konsultasikan Pokir (Pokok Pikiran) ke orang KPK, suami Kapolsek Babakan Madang. APH (aparat penegak hukum) sudah menunggu meminta bagian,” kata Dinalara membacakan ucapan Rudy Susmanto dalam pertemuan.
“Ibu Bupati sudah lama di Kabupaten Bogor, mungkin tahu siapa suami dari Kapolsek Babakan Madang,” lanjut Dinalara.
Baca Juga: Taikan Harga BBM, FKUIB: Pemerintah Dzolim
“Kapolsek Babakan Madang saat itu Ibu Silfia, suaminya satgas di KPK, namanya Tri. Beliau salah satu petugas KPK yang menjemput saya,” kata Ade Yasin diiringi gemuruh sorakan pengunjung sidang.
Dinalara lantas meminta KPK juga menindak anggota DPRD karena meminta sejumlah proyek dengan istilah pokir senilai Rp198 miliar.
Pengungkapan adanya kolaborasi oleh Dinalara itu diawali pertanyaan Jaksa KPK kepada Maulana Adam mengenai adanya upaya penjegalan anggota dewan atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor.
Adam menyebutkan, pertemuan yang ia notulensikan itu bersifat mendadak. Saat itu ia diminta hadir oleh Sekda Burhanudin untuk menjelaskan masalah pokir di hadapan anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Daftar Pejabat Maling Uang Rakyat di Tanah Air
“Pertemuan membahas pokir, saya ditelepon oleh Pak Sekda, kita rapat, rapat dadakan. Saya hadir, ternyata di situ sudah ada Ketua Dewan, Pak Usep, Kadisdik, Kadinkes,” kata Adam.
Menurutnya, pada pertemuan itu anggota dewan marah kepada eksekutif lantaran tak mendapat bagian untuk mengerjakan kegiatan pokir-pokir di wilayah Kabupaten Bogor.
“Pernyataan Pak Sekda anggota dewan marah, pokirnya pada hilang. Tetap ada, tapi tidak hilang semua, mereka menginginkan yang mengerjakan pihak mereka. Kita menolak karena ranahnya ada di ULP (unit layanan pengadaan) bukan kita,” kata Adam.