Bogor Times-Pengamat ekonomi, Anthony Budiawan mempertanyakan empati pemerintah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pada 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi.
Harga solar dibanderol Rp6.800 per liter, pertalite Rp10.000 per liter, dan pertamax Rp14.500 per liter.
Baca Juga: Kapolres Tangerang Selatan Membagikan Sembako Kepada Masyarakat Yang Terdampak Kenaikan BBM.
Baca Juga: Akhirnya, Anies Baswedan Resmikan 1.348 Unit Rumah DP Nol bagi Masyarakat Penghasilan Rendah
Baca Juga: Mengenal Forum R20 sebagai Global Movement yang Berkelanjutan
"Konsumsi pertalite sekitar 23 juta KL, dengan harga Rp7.650 per liter, pemerintah daerah dan pusat mendapat pajak (PBBKB 5% dan PPN 11%) Rp24,27 triliun.
Di tengah kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya bebaskan pajak BBM tersebut," kata Anthony Budiawan.
Kenaikan harga (BBM) bersubsidi tersebut sontak mendapatkan respons yang kebanyakan negatif dari masyarakat.
Akibat kenaikan (BBM) bersubsidi tersebut, banyak pihak yang kemudian melakukan aksi demo di 34 provinsi, bahkan secara serentak.
Kenaikan (BBM) bersubsidi juga menimbulkan efek domino terhadap harga barang dan jasa.
Beberapa kebutuhan pokok sudah mulai naik harganya akibat kenaikan (BBM) bersubsidi
Bahkan, tarif ojek online (ojol) juga meningkat dan akan berlaku mulai Sabtu, 10 September 2022.
Dari polemik tersebut, Anthony Budiawan mempertanyakan empati yang dimiliki pemerintah terhadap masyarakat.
"Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar Rp10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp8.620 per liter," ujar Anthony Budiawan.