Bogor Times-Rizal Ramli mantan Menteri Keuangan pada masa Gus Dur, ikut memberikan pendapatnya mengenai kenaikan harga BBM di Indonesia.
Pada satu kesempatan Rizal Ramli bersama Karni Ilyas membahas mengenai kenaikan harga BBM di Indonesia. Rizal Ramli menanggapi pemerintahan masa Jokowi ini tidak kreatif.
Dalam pembicaraan tersebut, Rizal menanggapi kenaikan BBM ini tidak perlu dan bisa diatasi dengan meningkatkan efisiensi Pertamina, dan mengurangi pengeluaran anggaran yang tidak perlu.
Baca Juga: Ekonom Rijal Ramli: Tanpa Taikan Harga BBM ada banyak Cara Bebas Hutang
Rizal menanggapi masih banyak pengeluaran pemerintah yang tidak efisien dan bisa dipotong anggarannya oleh pemerintah.
“Banyak sekali pengeluaran pemerintah yang gak efisien dan gak ada perlunya, itu banyak seperti membuat badan baru, staffing-nya banyak, gajinya tinggi yang gak ada nilai tambahnya,” ujar Rizal.
Selain itu, ia juga menambahkan kenaikan anggaran Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak empat kali dianggap tidak perlu, dilihat dari kinerja mereka yang banyak copy paste,
Baca Juga: Mahfud MD: Pemerintah Tidak Bisa Intervensi
“Saya bingung banyak keputusan MK itu copy paste dari keputusan-keputusan sebelumnya. Lah kok naikin anggarannya 4 kali,” tuturnya menambahkan..
Kenaikan BBM di Indonesia membawa beberapa pertanyaan, pasalnya harga minyak mentah dunia sedang turun 87 dollar per barel. Walaupun ada kenaikan sebesar 40 persen di wilayah Asia, akan tetapi harga minyak mentah berjangka WTI AS masih berada di kisaran harga 82,52 Dollar per barel.
Kenaikan BBM ini haruslah bertahap menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat, buntut dari kenaikan BBM ini tentu akan mempengaruhi sektor lain. Masyarakat yang baru saja bangkit, harus menghadapi kenyataan akan kenaikan BBM.
Baca Juga: Wow! SMP Negeri Patok Biaya Seragam Rp 800 Ribu, Walimurid Mengeluh
Pemerintah Jokowi terlalu cepat untuk menaikan harga BBM, dan dinilai kurang cerdik dalam mengambil keputusan.
Kenaikan BBM yang sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia.
Pengalokasian dana pemerintah yang tidak menambah anggaran Indonesia ini berimbas ke segala sektor, seperti Subsidi BBM dan utang negara. Anggaran nomor satu Pemerintah Jokowi saat ini adalah membayar utang dengan bunga yang besar.