Bogor Times- Data yang diretas oleh Bjorka, dan disebar melalui Twitter bukan merupakan data-data umum, begitulah ucap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pada Senin, 12 September 2022.
“Pada rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data terbaru,” ujar Menkominfo Johnny G Plate di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam pernyataannya, Johnny G Plate telah melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
Baca Juga: Akibat Proyek Kontruksi, Jalan Desa Cogreg Terendam Air
Baca Juga: Usai Hujan, Sekolah Dasar Negeri Cogreg Dua (SDN Cogreg 02) Seperti Mengapung di Air
Baca Juga: Pola Parenting Otoritatif atau Otoriter, Mana yang terbaik, Simak Penjelasannya
“Tim lintas kementerian lembaga dan BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN (sudah) berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,” tutur Menkominfo.
Adapun Emergency Response Team, tim khusus yang dibentuk oleh Menkominfo untuk menjaga tata kelola data yang baik di tanah air. Tim ini juga hadir untuk menjaga kepercayaan publik.
“Akan ada Emergency Response Team, anggotanya dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” ujar Johnny menambahkan.
Baca Juga: Perjanjian Wali Murid Korban dan Pihak Pesantren Gontor Jadi Sorotan, Perjanjian Mengarah Kekebalan Hukum
Baca Juga: Cek Sosok Asli Bjorka, Hacker yang Klaim Retas Dokumen Penting Jokowi Hingga Bongkar Pembunuh Munir
Baca Juga: Delegasi EdWG G20 Belajar Gotong Royong dari Tradisi Masyarakat Bali Asep GP
Johnny juga mengiyakan terkait keterbatasan pemerintah dalam berkomunikasi dengan publik.
“Saya mengajak rekan-rekan media, ini data sangat strategis dan data juga bisa terkait dengan sovereignty, kedaulatan kita, ternasuk yang sangat geopolitis. Mohon media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan kepada masyarakat karena ini banyak hal-hal teknis yang kadang salah kutip sehingga mengakibatkan satu dengan lainnya, warga bangsa kita saling mem-bully,” kata Johnny.
Lebih lanjut, Johnny juga berharap, serangan siber ini dapat membangun kekuatan nasional dan gotong royong dalam menghadapi semua bahaya.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Soroti Kebijakan Pemerintah Menaikan Harga BBM
Baca Juga: DPC K Sarburmusi NU Kabupaten Bogor Makin Eksis dengan Basis
Baca Juga: Terampil Bahasa Turki Tanpa Les, Inilah Caranya
“Bahaya dalam ruang digital tersebut adalah bentuk tindakan kriminal digital. Ini harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama,” tuturnya.
Ia menegaskan, perbedaan pendapat merupakan fenomena yang kerap terjadi pada ruang demokrasi. Namun, Johnny menggelorakan masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kekompakan dalam hal kepentingan negara secara keseluruhan.
Johnny mengatakan, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah disetujui oleh panja Komisi I DPR dengan pemerintah pada rapat tingkat satu.
“Sekarang, kami menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat dua, yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti disahkan RUU PDP menjadi UU PDP (sehingga) ada payung hukum yang lebih baik untuk menjaga data kita,” ujar Johnny.
Sebelumnya, peretas bernama Bjorka mengklaim telah meretas surat-surat milik Presiden Jokowi, BIN, data-data milik provider telekomunikasi hingga data-data rakyat Indonesia, yakni data registrasi kartu SIM prabayar. Peretasan ini pun mengakibatkan nama Bjorka sempat trending di Twitter. (Khadijah Ardallyana Qirba)***