Bogor Times – Direktur Pengaduan Masyarakat dan Kominfo Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) RI, Ahmad Fauzi menyindir sikap diam para anggota dewan atau wakil rakyat. Khususnya Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor.
Ia menilai, para nggota dewan yang memiliki fungsi pengawasan terkesan tutup mata dengan temuan tentang dugaan maladministrasi penyaluran bantuan sosial para korban PHK.
“Mereka (dewaan,red) sudah tau itu. Sampai kapan kepalsuan ini akan berlanjut, jika para wakil rakyatnya juga tutup mata dan telinga,” kata Fauzi pada Senin 10 Oktober 2022.
Baca Juga: Meleset, Bansos Korban PHK Jatuh pada Orang TIdak Tepat
Baca Juga: Eks Menteri Koordinator (Menko) Maritim Buka Kelemahan Jokowi
Baca Juga: Sukses, Pembunuh Waria di Cikarang Diringkus Polisi
Baca Juga: Tim Kesehatan Kerja Maksimal. 88.000 Penderita TBC di Jawa Barat Telah Diobati
Baca Juga: Beberapa Wilayah di Jawa Barat Siaga Hujan Lebat
Kareanya ita mengaku akan melaporkan temuan tersebut ke Ombudsman Jawa Barat sesuai yang tertera dalam pasal 11 Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020, tidak tepatnya penyaluran bansos temasuk maladministrasi dalam kategori penyimpangan prosedur dan juga dapat merugikan negara.
“Penyelenggaraan layanan publik yang tidak sesuai dengan alur prosedur layanan. Selain itu, terdapat juga potensi permasalahan maladministrasi lainnya yaitu dapat merugikan negara.
Hingga berita ini dirilis belu ada keterangan dari Kadisnaker Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari. Saat hendak dikonfirmasi kepala dinas belum merespon .*****