NGO Menangani Orang Utan dari Negara Lain, Dedi Mulyadi : Malu, Kalimantan Banyak Menghasilkan Pendapatan

Bogor Times - Populasi orang utan di Indonesia semakin menghawatirkan saat ini dari akumulasi populasi yang tersebar di 42 sub meta populasi di Borneo diperkirakan terdapat 57.350 pada tahun 2016 dan diprediksikan sudah semakin berkurang populasi tersebut di tahun 2021 saat ini.

Anggota DPR RI Komisi IV Dedi Mulyadi, menegaskan bahwasanya NGO (Non Government Organization ) bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, nampun terealisasi dan tidaknya masih di pertanyakan. di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi, terkait Masukan bagi Panja mengenai Penyusunan RUU tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Senin, (13/9/21).

"NGO bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetapi persoalanya terrealisasi dan tidakn ya anggaran tersebut.
Persoalannya adalah realisasi atau tidak,"Ungkap Dedi.

Dedi Mulyadi mengajak kepada komisi IV untuk memasukan kedalam raker prihal rehabilitasi untuk orang utan, pasalnya banyak yang didapatkan, dari rumah Orang utan yang dinikmati oleh para anggota dewan. Seperti dari hasil penebangan kayu, batu bara, dan kelapa sawit, karena itu suka atau tidak tindakan tersebut menggusur tempat kehidupan orang utan. Sudah sepatutnya negara menyisihkan dari sekian triliun, dari pendapatan pajak atau bukan pajak dari pengelolaan hutan yang didalamnya terdapat hutan industri untuk melindungi yang punya rumah (Orang utan).

"ketika bicara atau tidak ya kita komisi IV marilah kita bersama-sama, nanti Bila perlu masukan di raker, menjadi salah satu kesimpulan bahwa kita mendapat uang banyak dari penebangan, penjualan kayu, batu bara, dengan banyak sekali perkebunan kelapa sawit, mau tidak mau kan itu juga menggusur sebagian tempat kehidupan orang utan. Masa sih dari sekian triliun negara yang dapat penghasilan pajak dan bukan pajak, dari pengelolaan hutan ini, termasuk di dalamnya hutan tanaman industri. Masa kita nggak bisa untuk melindungi kehidupan yang punya tempat," Tutur yang sering mengaku dirinya H Udin di dalam media sosial pribadinya

Baca Juga: Jokowi Resmi Memperpanjang PPKM Hingga 20 September 2021

Mantan bupati pruwakarta ini mengatakan, sangat tidak elok bangsa ini yang sering teriak berpihak kepada pribumi tetapi tidak menghargai orang utan yang mempunyai lahan sebelum menjadi tambang batu bara,dan kebun sawit. Hutan tersebut milik orang utan, sudah sepatutnya kementerian PUPR memasukan kedalam program rehabilitasi rumah orang utan, bukan hanya rehabilitasi rumah orang miskin.

"Yang punya orang utan sebelum jadi sawit, batu bara yang punya orang utan, kita menumpang hutan Mereka. Kalau kita sering teriak berpihak pada pribumi ya wajar kalau nanti uangnya disisihkan untuk membantu merehabilitasi pribumi Bila perlu dimasukkan di kementerian PUPR. Program rehabilitasi rumah rakyat miskin kan ada, nanti ada program rehabilitasi rumah orang utan. itu bisa kenapa kita tidak bisa melakukan itu harus kita dorong," Tuturnya.

Baca Juga: Perlambat Urusan Pernikahan Warga, Kades Mahal 1 Disumpahin Lengser

NGO (Non Government Organization ) mendapatkan bantuan untuk merehabilitasi orang utan dari negara lain, menurut Dedi Mulyadi hal tersebut pukulan bagi pejabat negara pasalnya orang utan tersebut habitanya asli Kalimantan, dan tempatnya juga masih di hutan Kalimantan Indonesia, tetapi yang lebih aktif justru negara lain.Sedangkan pejabat negeri ini lebih banyak uangnya dikirim ke luar negeri, di pakai dalam kegiatan pesta di berbagai tempat, dan tidak menutup kemungkinan uang yang mereka pakai itu hasil dari habitan orang utan hutan kalimantan, sudah sepatutnya negara melindungi hutan dan orang utan.

Baca Juga: Marvel Studios merilis serial Hawkeye, berikut Tailernya

" Alangkah malunya kita Sebagai penyelenggara negara kalau ngurus orang utan yang asli Kalimantan, duitnya harus ngemis ke negara lain. Duitnya harus nunggu sumbangan. Masa bangsa lain itu nyumbang untuk habitat orang Indonesia, habitatnya rakyat Indonesia, habitatnya hutan alam Indonesia, masa kita tidak nyumbang, tidak menyiapkan dana yang cukup untuk merehabilitasi. Sedangkan uang kita yang dikirim ke luar negeri juga banyak, dalam setiap waktu dalam berbagai kegiatan termasuk untuk pesta - pesta di berbagai tempat kan malu, dan bisa jadi yang pesta - pesta di luar negeri itu, mereka yang menikmati dari hasil hutan Kalimantan, yang bisa pergi ke Amerika, yang bisa pergi ke Eropa, yang bisa setiap saat di Singapura, bisa jadi uangnya disimpan di bank bank luar negeri mereka menikmati dari hasil kekayaan alam di Kalimantan. Masa untuk melindungi orang utan tidak bisa, wajar negara diharuskan untuk melindungi," Ungkap kang dedi mulyadi