Bogor Times- Dengan Viralnya Sikap aneh pejabat Kecamatan Parung pada seorang ibu rumah tangga yang merupakan Keluarga Penerima (KPM) penerima bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menuai kecaman dari berbagai kalangan termasuk kalangan Aktivis Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyyah Kabupaten Bogor.
Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik IMM Cabang Bogor, Hendi mengatakan,
"Lagi dan lagi Kabupaten Bogor tanggal BPNT, hal ini menunjukkan perlunya sikap tegas dari Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bogor atas dugaanaan reaksi kasar dari Aparatur Sipil Negara (ASN), kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," Hendi pada Bogor Times, Jumat, 24 Desember 2021.
Baca Juga: TKSK Kecamatan Parung Cek Fakta Adanya Komoditas Ayam Tak Layak Konsumsi dalam BPNT
Hendi menerangkan, secara Tupoksi Tugas Kesejahteraan Rakyat atau sebagaimana dimaksud dengan kewajiban mengendalikan, membina, dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas -tugas kedinasan lainnya .
"Kesra Harusnya lebih Humanis kepada Masyarakat. Bukan malah Kepala Seksi (Kasi) Kestra Kecamatan Parung tiba-tiba mengamuk dikediaman seorang ibu rumah tangga berinisial RN, penerima bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," kata Hendi.
Dia menilai, pejabat ekspresi kecamatan parung patut dicurugai. Pasalnya, pejabat kecamatan itu menunjukan keberpihakannya sebagai pemilik modal. Bukan pada masyrakat.
Baca Juga: Kasi Kestra Amuk Ibu-ibu di Hari Ibu, Kopri PMII Kabupaten Bogor Undang Menteri Sosial ke Bogor
"Tentu saja tindakan barbar pejabat kecamatan itu terkesan arogan dan tidak mencerminkan ASN yang patut dicontoh terlebih dahulu dari urusanya KPM meminta ganti ayam yang layak konsumsi yang diterima pada agen penyalur BPNT dan apa urusannya dengan kesra yang marah-marah?. Kami kalangan mahasiswa menduga ada permainan di dalam penutup ini," tuturnya.
Karenanya mendesak pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menindak tegas oknum-oknum tersebut.
Selain itu, Dinsos juga didesak menjalankan fungsi pengawasan di TKSK. Lembaga sosial itu harus difungsikan dengan baik jangan sampai ada mata utama.
"Apalagi tentang etika yang betul-betul tidak mengindahkan dan mengimplementasikan Program Bupati Bogor yakni Bogor Berkeadaban," pungkasnya.****
