Penghapusan Premium dan Pertalite Tuai Sejuta Pertanyaan 'Siasat Apa?'

Bogor Times - Wacana penghapusan Premium dan Pertalite menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, pernyataan itu diterbitkan tatkala masyarakat masih berjibaku mengembalikan kehidupan yang luluh dilantak pandemi Covid-19.
 
Belum lama ini, tiba-tiba saja manajemen Pertamina mengeluarkan pernyataan yang memantik perbincangan hangat di masyarakat.
 
Rencana yang dikemas wacana itu adalah penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite. Menariknya, salah satu alasan yang melatarbelakangi hadirnya wacana itu adalah “semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan”.
 Baca Juga: Rencana Jual Pertamax dan Pertamax Plus saja, BBM Jenis Premium dan Pertalite Akan Dihapus
Kejanggalan selanjutnya terjadi ketika Manajemen Pertamina menyatakan pernyataan itu pada kenyataan tentang semakin rendahnya tingkat penyerapan bensin jenis premium.
 
Pernyataan inilah yang kemudian menjadi olok-olok masyarakat. Siapa pun tahu bahwa rendahnya penyerapan premium karena memang pasokannya di SPBU ditiadakan.
 
Jadi, bukan karena masyarakat sudah enggan menggunakan premium. Kalaupun masih ada SPBU yang masih menyediakan premium, jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, penjualan hanya dilakukan pada jam-jam tertentu dengan durasi yang sangat singkat.
 Baca Juga: Ridwan Kamil Dukung Penghapusan Premium 'Agar Mobil dan Motor Bisa dikonversi ke Listrik'
, masyarakat dipaksa untuk tidak lagi menggunakan premium. Caranya, menghilangkan premium dari pasaran.
 
Kalaupun masih disediakan, jumlahnya sangat minim. Dengan demikian, wajar jika kemudian masyarakat merasa khawatir terhadap wacana yang menyebutkan bahwa pertalite juga ikut dihilangkan.
 
Padahal, meski premium dihilangkan dari pasaran, pertalite masih merupakan jenis BBM yang masih masuk akal jika dilihat dari harga.
 Baca Juga: Bensin Premium Akan di Hilangkan. Bagaimana Nasib Warga Miskin?
Akan tetapi, jika pertalite serta dihilangkan, masyarakat akan membebani beban yang cukup berat karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk BBM.
 
Belakangan, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati menyatakan bahwa rencana penghapusan premi dan pertalite akan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan jumlah pertimbangan.
 
Rencana itu sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang.
 Baca Juga: Pol PP Kabupaten Bogor Ratakan Titik Pekat di Kolong Jembatan Cibinong Kandang Roda
“Ini untuk mengurangi emisi karbon, maka direkomendasikan BBM yang dijual minimal RON 91,” ujarnya.
 
Hal itu juga merujuk pada kenyataan di dunia. Saat ini, tinggal tujuh negara yang masih menggunakan premium (RON 88) yaitu Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan, dan Indonesia.
 
Sejumlah negara hanya menjual BBM minimal RON 92 seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.
 Baca Juga: Pengamat Soroti Spekulasi Politisasi Jabatan TNI, Pangkostrad Tunggu Jokowi
Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), penyerapan bensin premium selama Januari hingga November 2021 mencapai 3,41 juta kiloliter atau 34,15 persen dari kuota premium tahun ini sebesar 10 juta kiloliter.
 
Proyeksi sampai akhir tahun diperkirakan bertambah sekira 248 kiloliter. Dengan demikian, konsumsi premium sepanjang 2021 diproyeksi hanya sekira 34,15 persen dari kuota 10 juta kiloliter tahun ini.
 
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyatakan bahwa saat ini sudah ada beberapa daerah yang sudah tidak menggunakan bensin premium. Daerah tersebut hanya menggunakan bensin pertalite dan pertamax series.
 Baca Juga: Aktivis Mahasiswa IMM Bogor Desak Pemerintah Kabupaten Bogor Tindak Tegas ASN Yang Marahi KPM
”Pada umumnya Jawa dan Bali. Daerah-daerah yang tidak menggunakan bensin jenis premium ini karena alasan RON 90 ke atas lebih hemat dan lebih irit untuk konsumen,” katanya.
 
Pernyataan Saleh inilah yang mengundang percanggahan pendapat di tengah masyarakat. Soalnya, masyarakat sebenarnya masih memiliki minat yang cukup besar terhadap premium karena alasan ekonomis.
 
Tak heran jika kemudian dapat dikatakan bahwa saat ini bahan bakar minyak telah menguasai hajat hidup orang banyak. Wajar jika kemudian penghapusan wacana dua jenis BBM tersebut menimbulkan pro dan kontra.
 Baca Juga: Camat Parung Janji Tindak Tegas ASN Kecamatan Parung
Tentu saja kita mendukung upaya pemerintah untuk menekan emisi gas buang, sebagaimana tercantum dalam Permen LHK.
 
Akan tetapi, masyarakat mendengar banyak “gosip” terkait bisnis BBM. Bahkan, muncul dugaan, wacana penghapusan premium dan pertalite tidak benar-benar benar dalam rangka mendukung regulasi tersebut, melainkan semata-mata untuk kepentingan bisnis.
 
Lagi pula, rasanya belum tepat pernyataan itu diterbitkan tatkala masyarakat masih berjibaku untuk mengembalikan kehidupan yang sempat luluh dilantak pandemi Covid-19.***