Kades Cibadung: Program Sembako Milik Orang Miskin, Hati-hati!

Bogor Times – Pelaksanaan program sembako Kementrian Sosial (Kemensos) RI di sejumlah wilayah terus memuai polemik.

Kabar sengkarut penyaluran bertahap mencuat kepermukaan.  Dari soal proses penyaluran, kelayakan dari status ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mekanisme pencairan, kualitas dan kuantitas dari komoditas barang yang diterima KPM serta banyak lagi hal yang terus dikomplain warga. 

Kepala Desa Cibadung, Bardi berharap para penyalur amanah dengan tugasnya. Lantaran, bantuan tersebut diperuntukan untuk warga miskin.

Baca Juga: LKKNU Kab Bogor dan Muslimat Sukaraja Kelola TKM Kembangkan Ekonomi Masyarakat

"Bantuan itu untuk fakir miskin loo.. Jadi jangan sampai kita kehilangan nurani, berani menikmati hak orang miskin dengan serakah, " kata Bardi pada Rabu, 5 Januari 2022.

Jika terdapat pihak yang berani mengambil hak orang miskin pasti akan kualat. Balasannya di dunia dan akhirat.

"Warga miskin jika didholimi doanya mustajab," tegasnya.

Baca Juga: Kelompok dengan Faham Ahlussunnah dan Keharmonisan Sebuah Bangsa Sunnatullah

Badri mengaku belum mengetahui detail persoalan program sembako itu. Lantaran, sejak awal tidak ada koordinasi pihak TKSK dan koordinator masyarakat kepada desa.

"Desa tidak dilibatkan. Tidak ada koordinasi apa lagi upeti. Sepeserpun tidak ada uang keuntungan agen, suplaiyer yang masuk ke desa, ucapnga.

Untuk diketahui,  sejumlah warga menemukan adanya praktek pengumpulan sejumlah Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) milik KPM program Sembako oleh oknum pengurus di wilayah kecamatan.

Baca Juga: Hari Korp Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Perspektif Hukum Islam, Wanita Berkarir

“Bahkan menurut keterangan masyarakat Desa Cibinong berinisial AD, kartu sudah dikumpulkan sudah sejak dua minggu lalu kepada pengurus lingkungan, namun sampai saat ini belum juga dikembalikan dan komoditas barang belum diberikan kepadanya,” ungkap Suparman, Ketua PK KNPI Gunungsindur, Selasa (4/1/2022).

Kondisi yang sama, lanjut Suparman, juga terjadi di wilayah Desa Pedurenan.

Masyarakat mengeluhkan kartu (KKS) milik para KPM telah dikumpulkan sejak pertengahan bulan Desember 2021, tapi hingga saat ini kartu tersebut belum di kembalikan dan komoditi/produk belum diterima oleh KPM.