Ibu Kota Baru Akan Jadi Smart City, Bentuk Ketidakadilan Jokowi

Bogor Times - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap melakukan ketidakadilan terkait rencana untuk membangun ibu kota baru Indonesida di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Hal tersebut berkaitan dengan rencana Jokowi untuk membuat ibu kota negara (IKN) dengan konsep smart city.

Namun, menurut pengamat politik, Rocky Gerung, konsep yang diusung Jokowi tersebut justru menunjukkan adanya praktik ketidakadilan.

Baca Juga: Tindak Lanjuti Kasus Kekerasan Seksual Anak 10 Tahun di Manado, Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Pasalnya, dengan dibangunnya IKN di PPU, sejumlah masyarakat akan tergusur, transmigran yang dipindahkan ke Kalimantan Timur harus dipindahkan lagi.

"Ini akibat cara berpikir yang parsial. 'Kan yang nyatakan Jokowi ini akan jadi smart city dengan kelengkapan dan segala macamnya. Orang kemudian merasa antara pecaya dan tidak percaya,' kata Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari milik YouTube.

Meskipun ada orang yang tidak percaya, Rocky Gerung menilai akan ada masyarakat yang merasa tidak adil ketika IKN dibangun dengan konsep smart city.

Baca Juga: Prediksi Bencana di Selat Sunda, BMKG:

"Orang yang tidak akan merasa adil karena IKN dibuat menjadi smart city, tetapi anak-anak bahkan tidak bisa memiliki smartphone. 'Kan yang harus disediakan adalah semua generasi Indonesia, bukan hanya ibu kota yang dibuat smart, tetapi masyarakat juga," ujar Rocky Gerung.

Ketika Jokowi mengusung konsep smart city untuk IKN, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum bisa menerima sinyal 4G, bahkan banyak yang tidak bisa dicapai

Sendiri

"Untuk apa mau punya smart city ketika di tengah-tengah ibu kota, di kawasan Kalimantan masih ada yang tidak punya akses untuk menangkap apa yang disebut 4G?" ucap Rocky Gerung.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tak Mau Istana Negara di Ibu Kota Baru Seperti Monas

Tidak hanya di Kalimantan, di beberapa wilayah Indonesia masih ada lokasi yang tidak bisa dijang

Jika bisa, masih ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan untuk bisa menikmati fasilitas tersebut.