Warga Keluhkan Aktifitas Penimbunan Solar Bersubsidi, "Lingkungan kami jadi banyak Preman"

Bogor Times- Penimbunan Solar Bersubsidi di Kecamatan Klapanunggal dikeluhkan warga. Pasalnya, selain melanggar hukum, para penjual komersil BMM Subsidi ini juga banyak mempekerjakan preman yang meresahkan warga.

Seperti yang terjadi di wilayah RT 05/01,Kampung Tegal Sempur, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Para pengusaha menyewa sebidang tanah di lokasi tersebut dengan kriteria akses yang dapat dilalui kendaraan roda empat.

Baca Juga: Ini Alasan Warga Cogreg Tolak Beras Aspal, Berikut Kiat Membedakan Beras

"Warga awalnya tidak tau itu tempat apa. Tapi ternyata jadi tempat penimbunan solar, lingkungan kami jadi banyak preman," kata salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya pada Jumat, 15 April 2022.

Menurutnya, tidak hanya meresahkan masyarakat adanya aktifitas tersebut membuat akses jalan menjadi padat dengan banyaknya ritase kendaraan pengangkut solat.

"Jalan jadi padat juga," ucapnya.

Baca Juga: Waspada Puncak Badai Matahari 2022, Apa dan Bagaimana Dampak terhadap Bumi Kita?

Penelusuran Bogor Time,terdapat beberapa titik aktifitas penimbunan solar subsidi. Sedikitnya terdapat dua lokasi penimbunan solar di Kelapanunggal dan beberapa lokasi ada  di Kecamatan Cileungsi dan Gunungputri.

Teknih oprasi penimbunan, pengusaha tersebut menugaskan personilnya untuk membeli solar bersubsidi di beberapa tempat penjualan BBM atau SPBU.

Setelah dibeli, barang  tersebut ditimbun dan dikumpulkan kemudian dikemas dalam beberapa tangki dan dijual secara komersil di berbagai wilayah barat.

Baca Juga: Polisi dan Menag Sinergis Berhangus Mavia Minyak Goreng

Tidak aneh jika perkembangan bisnis tersebut terbilang pesat. Lantaran zona timur menjadi pasar terbesar bisnis ilegal itu.  Barang tersebut kebanyakan terjual pada pelaku proyek galian C, kontraktor di wilayah Kelapa Nunggal,  Gunung Putri Cileungsi.

Saat dikomfirmasi, Camat Klapanunggal Ahmad Kosasih mengaku akan berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI.

"Itu merugikan negara dan masyarakat. Saya baru tau dan pasti akan saya komunikasi dengan SKPD," tegasnya.